ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | SCHOLAE

Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri Pertama

06 April 2016
Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri Pertama
Tim dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan visitasi ke STP, hari Senin (4/4/2016). (Foto:dok. Bimas Katolik)


Kementerian Agama RI, tengah mempersiapkan berdirinya Perguruan Tinggi Keagamaan

Negeri Katolik, yakni Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Agustinus - Pontianak.  Semula

lembaga ini didirikan oleh Uskup Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung  di bawah

Departemen Agama Republik Indonesia dengan Izin Operasional Dirjen Bimas Katolik tanggal 12 Juli

2006. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan yang  terakreditasi menurut Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat (DITJENBIMAS) Katolik ini, berniat memperluas akses dan jangkauan

serta mutu pendidikan tinggi keagamaan dengan melakukan perubahan. Langkah yang dipersiapkan

adalah perubahan bentuk dari Perguruan Tinggi Keagamaan (swasta) menjadi Perguruan Tinggi

Keagamaan Negeri.

 

Untuk menunjang maksud tersebut, Kementerian Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi  melakukan visitasi ke STP tersebut, hari Senin tanggal 4 April 2016.

Tim peninjau kesiapan lembaga pendidikan ini adalah Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi

Pelaksanaan Kelembagaan bersama Kepala Bidang Asesmen Kelembagaan III Kemenpan RB serta

Kepala Biro Ortala Setjen Kemenag RI. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Uskup Agung

Pontianak (Emeritus) Mgr. H. Bumbun OFMCap, Ketua STP St. Agustinus Dr. Andreas Muhrotien

M.Si., dan Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi DITJENBIMAS Katolik Dr. Aloma Sarumaha. MA

M.Si.

 

Sebelumnya, sesuai dengan mekanisme perubahan menurut regulasi itu pula, dilakukan pengusulan

perubahan bentuk perguruan oleh Pimpinan setempat, dilanjutkan penilaian usulan perubahan

bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) oleh Dirjen Bimas Katolik. Pada tahap ini Dirjen 

melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian PTKN dan menyampaikannya kepada Menteri

Agama. Menag kemudian menyampaikan usulan tersebut pada menteri yang bertanggungjawab di

bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Menpan) untuk selanjutnya diusulkan menjadi

PTKN pada Presiden.

 

Dalam rangkaian tahap itu pula, dilakukan peninjauan kesiapan lembaga oleh tim dari masing-

masing kementerian, ke STP St. Agustinus Pontianak. Visitasi diawali dengan penyampaian maksud

tim kepada STP.

 

Kepada tim, Ketua STP menyampaikan, bahwa lembaga ini ingin mengoptimalkan pelayanan

pendidikan tinggi kepada masyarakat tercakup didalamnya sarana prasarana dan peningkatan

kemampuan tenaga pengajar. “Dengan perubahan status ini, kami dapat melayani animo

masyarakat mengenyam pendidikan keagamaan dengan fasilitas yang memadai sesuai standar mutu

perguruan tinggi yang kian hari makin bertambah,” tutur Dr. Adreas. Ditambahkan  Kasubdit

Pendidikan Tinggi DITJENBIMAS Katolik, momen perubahan lembaga juga dimaknai sebagai

kehadiran Negara di setiap lini kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.  “Sebagai

umat Katolik sekaligus Pemerintah, peristiwa ini menunjukan bahwa Negara bersikap adil dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat dan lembaga pun terbuka untuk bersama-sama Pemerintah

mewujudkan harapan tersebut; memperoleh pendidikan yang berkualitas. Inilah antara lain makna

kehadiran negara yang tertuang dalam salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK,” ungkap

Dr. Aloma Sarumaha.

 

Ditanggapi oleh Asdep Kemenpan RB, bahwa pada prinsipnya Pemerintah mendukung rencana

perubahan tersebut. Prosedur yang dijalani oleh pihak STP pun dinilai memenuhi unsur kelayakan

untuk selanjutnya diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi. “Karena suport inilah, kami datang untuk

melakukan peninjauan lapangan berupa visitasi, yang hasilnya nanti akan kami laporkan pada

Menpan sebagai bagian dari persyaratan pendirian perguruan tinggi negeri,’ ungkap Nanik Murwati

S.E., M.A.       

 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian

Perguruan Tinggi Negeri disebutkan bahwa pembentukan perguruan tinggi baru harus memenuhi

persyaratan yakni tersedianya lahan yang bersertifikat yang disediakan oleh Pemda setempat,

tersedianya dosen dan tenaga pengajar, tersedianya sarana dan prasarana pendukung

penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, serta mendapat

rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk tahap ini, dijelaskan oleh

ketua STP, Gubernur Kalimantan Barat menyanggupi penyediaan lahan yang  dibutuhkan untuk

pembangunan STP St. Agustinus Pontianak dan mendukung penyelenggaraan lembaga tersebut bila

nanti ditetapkan sebagai PTKN.

 

Dalam visitasi tersebut tim beraudiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk

mengetahui sikap Gubernur terhadap layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas.  Audiensi

yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Cornelis M.H. ini dihadiri seluruh tim visitasi, termasuk

Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Kalimantan Barat berserta pengelola STP.

“Kami mendukung upaya perubahan ini sebagai peningkatan layanan pendidikan agama Katolik

kepada para siswa Katolik di Provinsi Kalimantan Barat. Bila lembaga ini berubah menjadi negeri, kan

memudahkan pengangkatan pengajar agama Katolik  bagi sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi

di Kalimantan Barat,” ungkap Gubernur. 

 


Tags :

KOMENTAR