ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Investasi Pendidikan Daerah dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

14 April 2016
Investasi Pendidikan Daerah dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu dan  Akses Pendidikan
Diskusi SCDP tentangn Investasi Pendidikan Daerah dengan narasumber Hj. Masyati Yulia, SH, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kotamadya Tangerang (Foto: ACDP)
Persoalan pengelolaan anggaran, menjadi isu yang dikaji dalam diskusi yang digelar ACDP Indonesia, Rabu 13 April 2016, dengan tema Investasi Pendidikan Daerah dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan. Pembahasan diawali  oleh Totok Amin Soefijanto--Senior Advisor ACDP Indonesia yang menekankan bahwa pengelolaan anggaran bidang pendidikan di daerah, berdasarkan dua hal yakni Urusan dan Fungsi. Dalam pengamatannya, penyerapan yang sering dilakukan beradasarkan pada fungsi. "Padahal seharusnya kita mendorong penggunaan di Urusan," ungkap Toto. Sebab semangat yang dibangun adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.  

Hadir sebagai pembicara dalam pembahasan diskusi Drs. H. Dadan Sugardan, M.Pd--Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Dr. Ir. Hetifah, MPP--Komisi II DPR RI, Hj. Masyati Yulia, SH--Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kotamadya Tangerang, dan Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA,--Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), Kemendikbud RI

Dalam penyampaian awal, Masyati Yulia memaparkan tentang Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dimana Peningkatan Kualitas Pendidikan menjadi prioritas pertama. Menurutnya, hal itu didasari pemikiran bahwa pendidikan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing sebagai investasi jangka panjang. "Karenanya Pemerintah Kota Tangerang tidak ragu untuk menginvestasikan lebih dari 20% APBD-nya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan, Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Kelengkapan sarana prasarana," papar Maryati.
 
Di sektor ini, lanjut Maryati, Pemda setempat menganggarkan BOP jenjang Pendidikan Dasar sebesar Rp. 97,565,694,500 serta anggaran BOP jenjang Pendidikan Menengah sebesar Rp. 53,424,382,509. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pemkot Tangerang juga memberi perhatian kesejahteraan. Bentuk perhatian ini diharapkan dapat memotivasi PTK untuk meningkatkan kompetensinya. "Kami Pemerintah kota Tangerang berpandangan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam menciptakan SDM yang berkualitas," tandasnya.

Contoh penyerapan anggaran pendidikan daerah di Provinsi Jawa Barat, juga disampaikan olehDadan Sugardan. Menurutnya, Pemda Karawang menetapkan bahwa investasi pendidikan yang diberikan yang berbanding lurus dengan kualias. Prioritas itu dijabarkan dalam prioritas infrastruktur peningkatan mutu serta pembiayaan satuan pendidikan. "Dari pengelolaan anggaran APBD sebesar 4,5 trilyun kami alokasikan anggaran hampir 1,3 trilyun untuk pendidikan," paparnya.  

Menanggapi keseriusan daerah pada sektor pendidikan, anggota DPR Dr. Ir. Hetifah, MPP kembali mengingatkan komitmen bangsa untuk mengalokasikan dana 20 persen dari pendapatan negara bagi pendidikanl. Namun realita yang terjadi, bidang ini justru berada di bawah bidang Pertahanan dan Keamanan (POLRI dan TNI), bidang Pekerjaan Umum (PU), serta bidang kesehatan. "Kondisi perekonomian global juga mempengaruhinya. Apalagi Pemerintah juga tengah memprioritaskan pembangunan infrastruk demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Hetifah. Ia pun berkomitmen akan lebih menggaungkan isu pendidikan ini, dalam pembahasan-pembahasan sidang di DPR. "Maka kami memerlukan data yang akurat sebagai bahan penunjangnya," tandas Hetifah. 

Di sesi berikutnya, Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA, menyampaikan materi seputar  Investasi Pendidikan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi anggaran melalui perbaikan fungsi perlu ditingkatkan lagi, beserta mekanisme pembiayaannya. Ia juga melihat bahwa pemetaan capaian pendidikan dan penentuan prioritas pada indikator-indikator masih kurang. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa melakukan investasi pendidikan yang lebih terarah, terutama pada isu yang menunjukkan performa yang rendah. Dan menanggapi gambaran yang disampaikan oleh Pemda Tangerang dan Karawang, Ilza Mayuni menyampaikan rekomendasinya. Pertama, Provinsi Jawa Barat perlu melakukan investasi pendidikan yang lebih besar dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Kedua, Perlu usaha yang lebih dalam mengatasi angka tuna aksara yang tinggi, terutama di daerah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Karawang. Ketiga, Program pendidikan perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, terutama di KabupatenKarawang dan Cianjur. Keempat, Perlu perhatian khusus terhadap pencapaian Ujian Nasional. Kelima, Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, perlu dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kajian yang sama juga diungkapkan ACDP. Untuk Provinsi Jawa Barat, dapat diketahui bahwa ikhtiar yang lebih dalam diperlukan untuk mengatasi angka tuna aksara terutama di beberapa kabupaten. Program dan investasi pendidikan juga perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi guru dalam mengajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Selain itu, masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, sehingga fokus pengembangan pendidikan dan investasinya dapat diarahkan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Perbaikan efisiensi dan efektivitas investasi pemerintah di sektor pendidikan daerah menjadi sangat penting apabila komitmen sektor ini akan diwujudkan. Dalam konteks tertentu, memberikan dana tambahan yang diperlukan untuk memicu perbaikan lebih lanjut merupakan suatu konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Neraca Pendidikan Daerah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas tersebut. Penting juga untuk merencanakan dengan seksama bagaimana sumberdaya yang ada dan sumberdaya tambahan dapat dipindahkan ke daerah dan isu yang memerlukan perhatian lebih. Perencanaan yang baik dapat membantu sumberdaya dialokasikan dengan tepat ke daerah, program dan kegiatan yang benar-benar memerlukan solusi atas masalah.



Tags :

KOMENTAR