ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Revitalitasi Pendidikan Vokasi: Menggali Potensi Daerah dan Memperkuat Daya Saing Bangsa

30 Maret 2018
Revitalitasi Pendidikan Vokasi: Menggali Potensi Daerah dan Memperkuat Daya Saing Bangsa
DR Salman Habeahan. (Dok. Pribadi)
Oleh: Dr Salman Habeahan
PENDIDIKAN dan pelatihan teknik dan kejuruan perlu diperkuat di Negara-negara ASEAN untuk mendukung permintaan pasar kerja hingga mobilitas pekerja professional yang semakin dibutuhkan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kerja sama regional bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan bertujuan mendukung peningkatan harmonisasi dan kualitas pendidikan vokasi. Demikian pesan yang disampaikan dalam Dialog Kebijakan Regional ke 5 tentang pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan (technical and vocational education and training /TVET) yang bertajuk Tren and Inisiatif  terbaru untuk meningkatkan TVET di Asean. Acara yang digelar Sekretariat ASEAN dan Deuche Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit /DGIZ), dihadiri sekitar 50 perwakilan Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja, pembuat kebijakan, praktisi TVET dari Negara-negara ASEAN dan ahli dari Jerman, (Kompas, 30 Maret 2017).  

Dan sebelum pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan amanat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang vokasi. Ada tiga isu penting yang menjadi pembahasan berkaitan dengan pendidikan vokasi, yaitu: pertama, rencana pemberian sertifikasi bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) dan siswanya, kedua, peluang kerja sama magang di perusahaan internasional, dan ketiga, rencana pelatihan bertaraf internasional bagi siswa pendidikan vokasi. "Pendidikan vokasi sudah jadi bagian fokus arah kebijakan pendidikan kita dengan menekankan pada penyiapan lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan," kata Muhadjir pada penutupan World Culture Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/10).

Gagasan pendidikan vokasi sudah lama menjadi wacana pemerintah. Menteri Pendidikan era Wardiman menggalakkan konsep pendidikan  link  and  match  (keterkaitan  dan  kesepadanan) dengan dunia kerja (industry), dan dilaksanakan dengan tepat oleh institusi pendidikan tinggi dan dunia usaha/industri. Konsep link and match  dalam praksis pendidikan tidak berjalan dengan baik sehingga lulusan lembaga pendidikan kita, baik menengah (SMK) dan pendidikan tinggi banyak yang menganggur, belum terserap dalam pasar kerja karena kurangnya keahlian dan keterampilan untuk bekerja.
Revitalisasi pendidikan vokasi menjadi urgen seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggali potensi daerah dan memperkuat daya saing banhsa pada pasar global. Berdasarkan Statistic Biro Tenaga Kerja Amerika Serikat 2013, tujuh tahun mendatang  di seluruh dunia akan terbuka 6,2 juta lowongan kerja di bidang komputasi awan berbasis tehnologi. Dari 6,2 juta lowongan pekerjaan tersebut, sekitar 51 persen di antaranya pekerjaan di bidang komputer, 27 persen di bidang tehnik, dan 18 persen di bidang lain yang terkait komputasi awan berbasis tehnologi,  (Kompas, 18 November 2015). Revitalisasi pendidikan vokasi berbasis teknologi seperti penguasaan information Technology (IT), sebagaimana Pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan perlu diperkuat di Negara-negara ASEAN (Indonesia).
Digulirkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016, persaingan usaha dan tenaga kerja akan semakin sengit. Beberapa persyaratan umum harus dimiliki sebuah negara supaya produk barang dan jasa bisa bersaing antar negara. Negara-negara ASEAN haruslah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang trampil, cerdas, dan kompetitif. Para pekerja profesional harus menyiapkan diri dengan baik, jika tidak, mereka akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Revitalisasi pendidikan vokasi menjadi sangat strategis dilakukan agar mampu menghasilkan SDM yang siap menghadapi persaingan merebut peluang kerja pasar global. 
Menanggapi tantangan dan peluang pendidikan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia Indonesia. Dalam Inpres yang ditujukan kepada 12 Kementerian dan 1 Lembaga menjadi momentum legalitas yang strategis untuk pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompeten, berdaya saing, dan siap bekerja profesional.
Revitalisasi pendidikn vokasi diharapkan dapat mendorong dunia usaha dan industri mampu bersaing di pasar global. Revitalisasi harus dilakukan dengan mengedepankan kualitas, dan harus berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha  dan industri. Untuk itu koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah pun harus sinergis agar pendidikan vokasi dapat menjadi andalan menopang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing bangsa. Di antaranya yang kini sedang dijajaki ialah mengirim praktisi dari India untuk mengajari para siswa SMK di Indonesia mengenai kompetensi pendidikan vokasi.

Berbasis Keungulan Daerah
Revitalisasi pendidikan vokasi semakin dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, industri di berbagai daerah, dan sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia. Negara kita memiliki potensi SDA yang berbeda beda, maka penyiapan SDM juga bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Link and match tidak hanya menyangkut lembaga pendidikan dengan dunia industri dan usaha, tetapi juga dengan potensi sumber daya alam agar dapat dikelola  agar  memiliki nilai tambah secara ekonomi. Sumber daya alam kita cukup melimpah; baik pertanian, mineral, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Industri di bidang tersebut sangat berpeluang untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu pada potensi ekonomi Indonesia, seperti bidang pertanian, gas bumi, pariwisata, maritim atau perikanan dan kelautan, maka pendidikan vokasi dapat menjadi andalan untuk peningkatan ekonomi bangsa Indonesia. SMK dan politeknik harus memiliki program studi terarah dan spesifik sesuai dengan pontensi daerah di tanah air. Perlu dilakukan revitalisasi  politeknik untuk menjamin tersedianya tenaga kerja berkualitas secara merata di tanah air sesuai dengan kebutuhan keunggulan potensi daerah. 
Dalam era otonomi daerah, pemda sangat diharapkan keterlibatannya dalam penyelenggaraan pendidikan, program pendidikan beroreintasi ke dunia kerja (professional). Harus disadari bahwa SDM yang berkualitas adalah asset terbesar dari setiap daerah dan institusi pendidikan adalah wadah untuk mencetak SDM yang berkualitas. Jadi, investasi di bidang pendidikan khususnya profesional harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. 
Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah memberikan wewenang pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kekuasaan otonominya seharusnya mengetahui dengan pasti apa keunggulan daerahnya. Berdasarkan produk keunggulan daerahnya, maka dibangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Misalnya di Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, maka pemerintah daerah fokus pada pembangunan kompetensi keahlian yang berbasis pariwisata.

Di Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat budaya dan juga kerajinan furniture, dibangun kompetensi yang berbasis kerajinan furniture. Di Papua yang kaya emas dan juga kayunya, dibangun komptensi keahlian emas dan kayu. Setiap wilayah di Indonesia sesungguhnya memiliki berbagai karakteristik potensi, misalnya: kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sudah saatnya revitalisasi pendidikan vokasi dilaksanakan berbasis keunggulan daerah. Sebab tujuan pendidikan nasional tidak hanya mengacu kepada kepentingan nasional, tetapi juga harus memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. 
Sesuai dengan data Kemenristekdikti 2017, saat ini ada 1.365 lembaga pendidikan vokasional terdiri dari 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. Dari 1.103 akademi kejuruan baru enam yang siap sarana serta prasarana dan 1.088 lainnya masih perlu penambahan. Sedangkan dari 262 politeknik, 13 diantaranya sudah siap dan 240 lainnya masih butuh penambahan sarana serta prasarana. Untuk politeknik ada sembilan yang perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan sertifikasi.

Kurikulum pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industry, lulusan perguruan tinggi vokasi diharapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kerjasama seluruh stakeholder pendidikan; pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dan dunia insdutri harus bersinergi agar revitalisasi pendidikan vokasi dapat menggali potensi daerah dan memperkuat daya saing bangsa.   
Kita pantas prihatin bahwa rata-rata tenaga kerja Indonesia sebagaimana disinyalir Emma Allen dari Bank Pembangunan Asean (Kompas, 7 April 2017), berpenghasilan rendah karena tingkat pendidikannya rendah (satu dari 4 generasi muda Indonesia belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun) dan belum memiliki keahlian atau kompetensi pekerjaan. Mutu pendidikan dan ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki para lulusan dan yang diperlukan lapangan pekerjaan hendaknya dapat diatasi dengan merevitalisasi pendidikan vokasi yang mampu memberikan sertifikasi dan akreditasi bagi tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar global.

Penulis adalah Pengawas Pendidikan, Dosen & Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Sumatera  Utara (Lakpesda Sumut). 




 

Tags :

KOMENTAR