ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Pendidikan yang Membumi untuk Anak Bangsa

21 Mei 2018
Pendidikan yang Membumi untuk Anak Bangsa
Ilustrasi: E-Learning (Net)
Jika dengan pembelajaran secara konvensional, peningkatan APK hanya berkisar pada angka 0,5 persen per tahun. Namun pembelajaran daring diperkiran akan mampu melesat mencapai 40 persen pada 2022-2023.

DUA dekade pascareformasi, pendidikan tinggi kini semakin bisa dinikmati oleh anak bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi pada 1998 sebesar 10,64 persen. Kini pada 2018, APK Pendidikan Tinggi jauh meningkat. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyebutkan APK Pendidikan Tinggi mencapai 31,5 persen.

APK sendiri adalah proporsi anak yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya terus berupaya agar pendidikan tinggi semakin membumi dan bisa dinikmati oleh anak bangsa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemristekdikti, kata Nasir, adalah dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

"Melalui PJJ, biaya kuliah bisa ditekan hingga 50 persen. Misalnya kalau sekarang biaya kuliah Rp5 juta, maka dengan PJJ bisa Rp2,5 juta karena dengan kuliah seperti ini tidak membutuhkan tempat dan juga tidak harus tatap muka," ujar Menteri Nasir dalam konferensi pers peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) beberapa waktu lalu.

Melalui pembelajaran daring diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi berkualitas secara signifikan.

Jika dengan pembelajaran secara konvensional, peningkatan APK hanya berkisar pada angka 0,5 persen per tahun. Namun pembelajaran daring diperkiran akan mampu melesat mencapai 40 persen pada 2022-2023.

"Asalkan PJJ dapat diakses oleh lebih banyak orang dan secara efektif diterapkan," kata mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro,Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Pembelajaran daring merupakan kebijakan untuk menjawab kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0. Salah satu penerapan dari penerapan PJJ tersebut dalah pembangunan universitas siber yang dipersiapkan untuk pembelajaran daring.

Melalui PJJ tersebut, proses pembelajaran tak lagi berpatokan pada rasio dosen melainkan lebih fleksibel bahkan bukan tidak mungkin satu profesor mengajar 1.000 mahasiswa.

Rasio dosen dan mahasiswa yang saat ini masih berlaku yakni untuk sains dan teknologi (saintek) 1:25 dan sosial 1:40. Pembelajaran daring tersebut akan digarap melalui Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) dan untuk jaringan internetnya melalui layanan dan layanan "Indonesian Research and Education Network (IdREN)".Pembelajaran daring, juga menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari lagi pada era Revolusi Industri 4.0.

Selain itu, kata Nasir, syarat dosen untuk tiap program studi tidak lagi satu program studi enam dosen. Nanti jumlah tersebut bisa diubah misalnya enam dosen untuk tingkat fakultas dan sebagainya.

Peningkatan APK Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko juga yakin PJJ akan meningkatkan APK.

"Dengan PJJ, maka akan terjadi kenaikan APK kita, karena pembelajaran daring ini murah dan bisa diakses kapanpun," ujar Budi.

Budi menyebutkan, hal tersebut merupakan pergeseran yang harus dilakukan di seluruh lini pendidikan terutama pendidikan tinggi.

Untuk menaikkan APK maka yang harus dilakukan adalah pemerintah harus memberikan fleksibilitas. Contohnya untuk target peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka sebaiknya pemerintah tidak hanya fokus pada perguruan tinggi negeri (PTN) tetapi juga swasta.

Menurut Budi, sebaiknya pemerintah memberikan target pada beberapa PTN terbaik untuk menjadi kelas dunia dan jangan malah fokus pada menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya.

"Jangan malah bersaing dengan swasta dalam penerimaan mahasiswa. PTN sebaiknya fokus pada riset dan upaya menjadi perguruan tinggi kelas dunia," imbuh Budi.

Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Pendidikan tinggi juga menjadi salah satu upaya dalam memutus mata rantai kemiskinan. Salah satu penerima beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu atau Bidikmisi, Gumilar, mengatakan tanpa adanya beasiswa mustahil baginya untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Ayahnya hanya bekerja sebagai pedagang bakso keliling dan harus menghidupi tiga anak yang masih bersekolah. Beruntung, secara akademis Gumilar memiliki kemampuan mumpuni. Sehingga dengan mudah mendapatkan beasiswa dan melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta pada 2010.

"Tanpa adanya beasiswa, tidak mungkin saya sampai ke titik ini," kata Gumilar yang saat ini menjadi guru di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) tersebut.

Dengan pekerjaannya saat ini, ia mampu membiayai sekolah adik-adiknya dan memberi tambahan modal untuk usaha orang tuanya. Menurut dia, tanpa adanya beasiswa mungkin ia masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Kemristekdikti menyebutkan pada tahun ini pemerintah menyediakan sebanyak 220.000 beasiswa pada 2018 yang terdiri atas 90.000 beasiswa Bidikmisi dan 130.000 beasiswa Program Prestasi Akademik (PPA).

"Pada tahun ini, kami menyediakan sebanyak 90.000 beasiswa untuk Bidikmisi dan 130.000 beasiswa untuk PPA. Kecenderungannya setiap tahun kuotanya terus meningkat," kata Menristekdikti.

Nasir mengatakan kuota untuk Bidikmisi pada tahun 2017 kuotanya sebanyak 80.000 beasiswa. Pada tahun 2019, pihaknya mengajukan sebanyak 130.000 beasiswa.

Untuk PPA, jumlah kuota pada tahun ini sebanyak 130.000 beasiswa dan hampir separuhnya diberikan kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta (PTS). Nasir
menambahkan bahwa beasiswa tersebut bertujuan meningkatkan APK.

|Pumpunan Antara|

Tags :

KOMENTAR