ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Kampus Perkuat Kultur Akademik Melawan Radikalisme

11 Juni 2018
Kampus Perkuat Kultur Akademik Melawan Radikalisme
DR Salman Habeahan. (Istimewa)
Oleh: Dr. Salman Habeahan

REPUBLIK kampus terpapar radikalisme. Hasil riset yang dilakukan oleh Alvara Research Center ( September 2017)  terhadap 1200 responden, 34 % mahasiswa bersikap radikal. Kelompok mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa generasi millennial yang jumlahnya hampir 64 % di Indonesia dan kelas menengah yang merupakan asset masa depan bangsa. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan adanya kecenderungan jumlah mahasiswa yang radikal akan semakin bertambah jika tidak segera diatasi. Dan jika masih terjadi pembiaran, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara bisa bubar, tidak perlu menunggu sampai pada tahun 2030.

Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir tunggal atas doktrin, ideologi ataupun teologi agama. Radikalisme ataupun terorisme tidak melulu pada masalah agama tetapi dapat berujud dalam berbagai dimensi seperti gagalnya implementasi  nilai keadilan sosial Pancasila. Konflik horizontal antar suku mayoritas dan minoritas pun merupakan wujud radikalisme. Jika suku atau kelompok mayoritas gagal mengintegrasikan nasionalisme berbasis pada pluralitas, pada saat itu akan berpotensi munculnya radikalisme.   

Kultur Akademik
Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi (Iptek) jika terpapar oleh gerakan radikalisme, akan mengalami pembusukan, proses bernalar yang seharusnya menjadi budaya akademik diasingkan dan diinvasi oleh indoktrinasi ideologis kaum radikal. Budaya akademis seperti  kesukacitaan belajar, dan penghargaan pada tradisi akademik merupakan jiwa dari masyarakat belajar di Perguruan Tinggi (PT). Salah satu cara untuk mengatasi radikalisme di kampus, PT harus memperkuat kultur akademik; bernalar, tradisi akademik yang terbuka, melakukan riset, mengukuti proses ilmiah tidak tertipu cara-cara indoktrinal yang dilakukan oleh kelompok radikal yang menginvasi mahasiswa. 

Dalam penelitian mengenai politik, ekonomi dan sejarah (Daron Acemoglu & James A. Robinson, 2012), menekankan bahwa faktor kemajuan suatu bangsa sebagai entitas sosial, ekonomi dan politik berdasarkan analisis pengalaman sejarah bangsa, turut dipengaruhi peran strategis pendidikan tinggi dalam menyiapkan SDM yang berkualitas. Pendidikan dapat berperan untuk membina suatu kesadaran politik yang dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa yaitu nilai-nilai kebangsaan. Sebab lembaga pendidikan (kampus) bertanggungjawab atas perkembangan keseluruhan pribadi anak (development of the whole child), moralias mahasiswa yang merupakan bagian dari proses pendidikan dan kebudayaan.

Perguruan tinggi diselenggarakan dengan prinsip (UU Pendidikan Tinggi 12/2012, Psl. 3): pencarian kebenaran ilmiah, bukan indoktrinasi, demokratis bukan jalan pintas, berkeadilan bukan merugikan, menjunjung tinggi nilai agama dan budaya bukan kekerasan. Maka, PT harus terus mengembangkan sikap obyektivitas, kejujuran dengan rendah hati seraya bersikukuh mencari dan mengibarkan kebenaran, dan kebaruan, bukan sikap tertutup dan budaya kematian melalui kekerasan. 

Sebuah kebenaran harus diuji. Menurut Oliver Wendell Holmes (1841 – 1935) mantan Ketua Mahkamah Agung AS, mengatakan bahwa cara terbaik untuk menguji kebenaran itu ialah dengan melemparkannya ke tengah masyarakat, untuk diterima atau ditolak. Kebenaran itu bukan pertama-tama kenyataan, argumen dan bukan kesimpulan sebab substansinya tergantung sumbernya. Makna kebenaran tergantung pengucapnya, bisa relatif, tapi normative: kebenaran adalah rangkuman segala legitimasi yang terakumulasi dari beraneke fakta yang terbukti membahagiakan, memberikan harapan yang hanya dapat ditemukan dalam laku keutamaan sebagai sumber kebahagiaan (Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834), bukan kebenaran sesat kaum radikal yang membawa tragedy bagi kemanusiaan.

Profesor  Derek Bok, dari Harvard University menegaskan bahwa Perguruan Tinggi harus mengembangkan kultur akdemik; kemampuan mahasiswa berpikir jernih dan kritis, mengenali dan mendefinisikan masalah, menyadari dan mempertimbangkan argumentasi  dari berbagai sisi dari suatu permasalahan (Critical Thingking); kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Mahasiswa perlu dilatih menerima perbedaan, sikap toleran terhadap sikap dan pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat plural dan global agar dapat menegaskan dirinya ditengah jebakan doctrinal kaum radikal. 

Perlu diwaspadai agar kelompok radikal tidak mematikan nilai dan spirit tinggi akan pengembangkan tradisi keilmuan; menghargai rasionalitas, riset, kajian ilmiah.  Jika tidak, tradisi akademik pelan-pelan akan mati di kampus, dibajak oleh kaum radikal. PT tidak boleh berhenti memperjuangkan nilai-nilai akademik yang unggul; menjaga harta warisan yang paling berharga. Dan roh pendidikan itu tidak boleh sampai mati dalam diri para dosen, civitas akademika di PT, melainkan tetap konsisten menjaga, menumbuhkan, mewariskan bagi seluruh mahasiswa. Impelementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi: mengembangkan iptek untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dipertegas kembali. Horace Man, pemikir pendidikan yang sering dikutif  Filsuf John Dewei berkata: education is our only political safety, outside of this ark is the deluge (pendidikan adalah pengamanan politik satu-satunya, diluar bahtera  ini hanya ada banjir dan air bah, Ignas Kleden, Tanggungjawab atas Pendidikan,  Kompas 25 Juni 2015). Pemerintah dengan seluruh stakeholder perguruan tinggi diharapkan konsisten untuk meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai The center of knowledge inquiries dan technology innovation, menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan dan penelitian ilmu pengetahuan, dan pengembangan peradaban bukan radikalisme.

Darurat Radikalisme?
Pertanyaan pantas disampaikan, benarkah republik (kampus) berada dalam situasi darurat radikalisme ? Kasus tindak kekerasan seperti bom bunuh diri  yang dilandasi oleh sikap  radikal sebagai bentuk jihad untuk memperjuangkan Negara khilafah, dan gerakan-gerakan radikal ingin mengubah dasar Negara,  membuat masyarakat merasa was-was dan kawatir. Dalam sikap radikalisme terkandung suatu program atau tujuan tersendiri untuk mengubah dasar Negara, mendirikan Negara khilafah melalui cara-cara terror, bom bunuh diri dan cara-cara kekerasan merupakan alarm kematian peradaban bangsa.

Radikalisme muncul dari sikap atau ekspresi manusia yang berlebihan, deficit nalar dalam merespon persoalan yang berwujud dalam sikap di luar batas kewajaran kemanusiaan dan  akal sehat. Sikap dan tindakan teror yang berlebihan diteguhkan karena dorongan agama atau ideology dengan tafsir tunggal. Demikian juga usaha-suaha yang dilakukan oleh sekelompok yang ingin mengubah dasar Negara terjadi karena dorongan/motiv tafsir agama yang keliru.

Bukankah kebenaran agama itu bersifat kategoris ? Kebenaran ilmu bersifat hipotesis! Dan kebenaran budaya bersifat relative. Adalah sebuah pembelajaran bahwa kita harus berani untuk ambil bagian dalam keberanian serupa untuk menyatakan kebenaran dan menolak bergabung dengan orang, kelompok radikal yang menyebarkan terror dan kekerasan. Mahasiswa harus berani menjalankan, mengatakan apa yang dengan tulus dan jujur diyakini sebagai sebuah kebenaran yang membawa kebahagiaan dan mewartakan kebenaran yang membawa harapan.

Mengatasi radikalisme, menjadi penting membangun sikap beriman dan beragama secara rasional dan bertanggungjawab dengan mengajarkan nalar agama secara benar dan baik di tengah komunitas setiap agama, dan  mahasiswa agar agama tidak dijadikan menjadi alat indoktrinasi menginfiltrasi ideology negara. Pendidikan agama mendesak direformasi agar tidak mengutamakan kesalehan pribadi tetapi juga dapat mengembangkan kehidupan beragama yang inklusif, menjadi kekuatan yang inspiratif,  konstruktif dan produktif untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sakral religius-teologis.

Kelompok radikal perlu belajar dalam pandangan founding fathers and mothers yang sudah sejak awal sebelum kemerdekaan melihat tidak ada common platform yang fiaseble   dan viable  bagi kehidupan bersama dalam Negara kesatuan yang sangat majemuk ini selain Pancasila. Maka, usaha kelompok radikal yang terus-menrus berusaha menginfiltrasi ideology mengganti Pancasila dengan ideology agama, hendaknya menyadari bahwa: “Jika common platform bernama Pancasila itu digantikan dengan azas-azas lain yang berbau dan berjiwa agama tertentu (religious–based ideology), dikawatirkan kelompok-kelompok agama lain akan disingkirkan, dan dengan demikian asas pluralitas dan unitas (kesatuan) sebagai bangsa yang mendasari berdirinya Negara ini akan diruntuhkan (Prof. Azyumardi Azra, Restorasi Pancasila). Dan mayoritas warga bangsa ini yakin tidak ada kerangka ideologis  yang defacto mampu menggantikan Pancasila tanpa kekacauan dan pertumpahan darah yang berkepanjangan,  seperti terjadi di Dunia Timur Tengah dan Asia Selatan yang defacto mayoritas Islam. Kita tidak mau hal itu terjadi di Indonesia.

Penulis adalah Pengawas Pendidikan Agama,  Dosen Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta.



Editor: Dr Salman Habeahan
KOMENTAR