ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Zonasi Percepat Pemerataan Pendidikan

26 Juni 2018
Zonasi Percepat Pemerataan Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Tigapilarnews)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Tanah Air.

"Sistem itu merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi yang lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Dia menambahkan dengan sistem itu, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

"Seandainya masih ada seleksi, maka bukan untuk membuat ranking untuk masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya," jelas dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad menyampaikan bahwa poin satuan jarak rumah tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

"Karena masukan dari lapangan, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk memasukkan poin tentang jarak dalam peraturan ini. Mengingat kondisi geografis di Indonesia yang beragam," tambahnya.

Hal terpenting di dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah/tempat tinggalnya. Apabila dalam satu zona kelebihan kuota, atau daya tampungnya tidak mencukupi, maka Dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah.

"Jangan dibiarkan anak dan orang tua kesulitan mendapatkan sekolah," ujarnya.

Tujuan sistem zonasi di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru.

Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kemdikbud menegaskan jangan sampai ada praktik jual beli kursi. Serta tidak ada pungutan liar.

Kemdikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Editor: Patricia Aurelia
KOMENTAR