ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Soal Radikalisme, Kampus Memiliki Sistem dan Nilai untuk Bisa Selesaikan secara Smart dan Kondusif

03 Juli 2018
Soal Radikalisme, Kampus Memiliki Sistem dan Nilai untuk Bisa Selesaikan secara Smart dan Kondusif
Rektor Universitas Darma Persada (Unsada), Dr H. Dadang Solihin, SE, MA. (Indosurat)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa saat ini dirongrong oleh maraknya gerakan radikalisme, terutama di kampus-kampus. Pada awal bulan Juni 2018 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan bahwa 7 perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi 10 Nopember  (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB). 

Pada awal bulan Juni 2018 ini pula Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dengan bersenjata lengkap melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, radikalisme tidak hanya tersebar melalui perguruan tinggi. Namun, juga lewat media sosial. Makanya, pihaknya bersama pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia terus berupaya mencegah berkembangnya paham radikal di perguruan tinggi. Salah satu caranya, dengan mendeklarasikan paham antiradikalisme di kampus-kampus.

Menristekdikti usai pelantikan sejumlah Rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Jakarta, Kamis (29/6/2018) mengatakan tugas utama perguruan tinggi adalah menciptakan kader intelektual masa depan, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era Revolusi Industri 4.0, dan menjaga kesatuan bangsa dengan tidak menjadi perguruan tinggi tidak menjadi provokator, pencetak kabar bohong dan menciptakan permusuhan bahkan radikalisme.

"Jangan sampai di lingkungan kampus terjadi saling menghujat, saling menghina, bahkan sumber radikalisme. Kampus harus dibangun dengan baik untuk bersaing di kelas dunia. Sekarang sudah bagus, ranking universitas kita sudah banyak yang naik, jumlah publikasi meningkat,"kata Menteri Nasir.

Menteri Nasir berharap pimpinan perguruan tinggi yang baru dapat segera bekerja dan menentukan langkah strategis serta terukur untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi masing-masing.

Terkaitnya gencarnya pemerintah dalam rangka mencegah radikalisme di kampus, Rektor Universitas Darma Persada (Unsada), Dr H. Dadang Solihin, SE, MA, Jumat (29/6/2018) di Kampus Unsada, Jakarta mengatakan radikalisme perlu didefenisikan dulu. Radikalisme di kampus dapat berupa narkoba, miras, bullying, premanisme, LGBT dan lain-lain.

Apabila radikalisme didefinisikan sebagai usaha untuk merubah Pancasila dan UUD 45 maka lanjut Dr Dadang, hal-hal berikut bisa masuk ke definisi radikalisme yakni: 1) Partai Komunis Indonesia, karena tidak sesuai dengan seluruh sila dalam Pancasila, dan PKI pernah berkhianat dengan membunuh 7 orang jenderal pada tahun 1965.
2) Organisasi Papua Merdeka dan kelompok separatis lainnya yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
3) Demokrasi barat, karena tidak sesuai dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
4) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yaitu gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah (ini menurut Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol Budi Gunawan, 12 Mei 2017)

Dr Dadang menyitir sebuah tesis dari pakar politik Harvard University, Samuel P. Huntington menyebutkan adanya Clash of Civilisation (benturan peradaban) antara Peradaban Barat dengan Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Italia menjelang persidangan NATO di London (Newsweek, 2 Juli 1990) yang mengatakan: “Perang Dingin antara Barat dengan Timur (komunis Uni Soviet) telah berakhir, tetapi timbul lagi pertarungan baru, yaitu pertarungan antara Dunia Barat dan Dunia Islam.”

Kalau musuhnya belum ada bagaimana? Ya Dunia Barat membuat dulu musuhnya, dibesarkan, dipersenjatai, lalu setelah menjadi besar dan menyebar ke seluruh dunia menjadi obyek yang menarik untuk diperangi, dan dijadikan agenda global.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tidak dapat menghindar dari dinamika lingkungan strategis global pasca perang dingin tersebut. Di dalam
negeri, ditengarai kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa saat ini dirongrong oleh maraknya gerakan radikalisme, terutama di kampus-kampus. 

"Jadi menurut saya Indonesia sebagai negara besar, kita harus pandai-pandai melihat bagaimana settingnya agenda global dan regional tersebut. "Jangan ikut menari mengikuti irama gendang mereka". Sehingga kalau mau bicara radikalisme itu defenisikan dulu radikalisme itu apa? Radikalisme itu  adalah katanya usaha-usaha atau pemikiran-pemikiran atau apapun yang ingin mencoba mengganti dasar negara dan UUD 1945. 

"Kalau mau konsekuen itu kita tes Pancasila. Sila pertama itu. siapa yang tidak ber-Tuhan itu Komunis. Jadi radikal itu kalau dia adalah komunias, PKI. Dan itu belum dicabut. Jadi jangan ragu-ragu sebut PKI itu radikal. Kenapa sekarang kita senyum ketika ada anggota Dewan yang menyebut dirinya bangga jadi anggota PKI. Khan seperti itu,"tandas Dr Dadang.

Lalu yang kedua, coba baca sila keempat, itu adalah sendi demokrasi Pancasila, kenapa sekarang ada pilkada one man one vote. Sedangkan demokrasi Pancasila itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan. "Guru besar seperti Prof Yohanes dari NTT, Pak Habibie, itu orang hebat. Kalau di mata demokrasi liberal tidak ada yang namanya Yohanes, Habibie, mereka sama dengan tukang becak one man one vote",lanjutnya. 

Menurut Dr Dadang kalau negara sudah makmur dan sejahtera mungkin disamakan semuanya. Tapi kalau negara masih miskin maka hidup berdemokrasi seperti ini maka yang terjadi akhirnya kan money politic. Apa yang mau kita banggakan hidup berdemokrasi yang penuh dengan money politic. Jadi kalau kita menghargai Pancasila demokorasi yang sekarang itu tidak sejalan dengan sila keempat. Kalau begitu demokrasi sekarang itu radikalisme. 

Lebih lanjut Dr Dadang menegaskan jangan sampai radikalisme itu diarahkan kepada Islamphobia. "Di sini saya punya mahasiswi-mahasiswi yang bercadar, eh baik-baik. Saya ngobrol dan  tanya kenapa bercadar? Jawab mereka karena nyaman pakai pakaian ini dan mahasiswa yang berjanggut salatnya rajin. Lebih mudah berbicara dengan mereka dibanding dengan mahasiswa lain. Jadi artinya mereka tidak melakukan hal yang radikal. Cuma penampilannya seperti itu. Kenapa jadi masalah pakaian yang diurus,"tegas Dr Dadang.

Dr Dadang menambahkan bahwa di setiap kampus itu pasti ada masalah-masalah narkoba, premanisme, miras, LGBT. Tapi kampus sendiri bisa menyelesaikan dengan cara yang kondusif. "Bagaimana berkoordinasi dengan BNN. Anggota BNN datang ke sini menyamar jadi mahasiswa, office boy, dan lain-lain. Operasinya dilakukan secara senyap, sehingga suasana kampus tetap[ kondusif tetapi narkobanya hilang. Jangan tiba-tiba ada Densus datang ke kampus. Kampus tidak bisa diserbu dengan senjata. Tidak bisa karnaval densus masuk ke kampus. Itu kan soal metode. Koordinasi dengan baik diam-diam hilang tanpa mereka tahu. Kita bisa selesaikan dengan cara yang kondusif," pinta Dr Dadang.

Dikatakan Dr Dadang, Indonesia sebagai negara yang beradab memiliki kepribadian, positioning harus dengan bangga dan berjiwa besar bahwa Indonesia memiliki permasalahan dan akan menyelesaikan dengan cara sendiri.

Dr Dadang mengingatkan bahwa  kampus merupakan garda ilmiah, tempat kita mencari apa yang sesungguhnya. Dengan berkutat pada hal tersebut maka kampus akan kehilangan marwahnya. 

"Kami dari Unsada melakukan pendekatan sebagai akademisi yang smart, yakni pertama adalah memperkuat dulu jiwa nasionalisme mahasiswa. Mahasiswa baru selama 2 hari akan dikirim ke instalasi militer untuk belajar bela negara sehingga mereka memiliki kesadaran dan pemahaman bahaya apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Mahasiswa Unsada angkatan 2017 kemarin sebanyak 1500 mahasiswa baru dikirim ke Batalyon Komando Paskhas di Halim Perdanakusumah. Dengan demikian mereka memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh dan kepribadian yang kuat. 

Dr Dadang lebih lanjut mengatakan bahwa tugas mahasiswa untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi sudah kurang waktunya untuk kegiatan yang lain-lain. Sehingga tidak ada ceritanya radikalisme di kampus. "Dan kalau mereka (mahasiswa-red) memiliki pemikiran kritis, itu bisa disalurkan melalui program penulisan kritis yang dibiayai oleh Kemenristekdikti. Belum lagi kesibukan lainnya yang dijalankan mahasiswa ketika penelitian, KKN, Pengabdian masyarakat, seminar, skripsi. "Waktunya habis dan waktunya kurang untuk urusan radikalisme itu,"ujar Dr Dadang.

Dikatakan Dr Dadang, permasalahan radikalisme  di kampus itu bisa selesai karena kampus memiliki sistem dan nilai tersendiri sehingga bisa diselesaikan dengan cara smart dan kondusif. 


Editor: Farida Denura
KOMENTAR