ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Prof Asep Sebut PJJ Sangat Penting untuk Meningkatkan Budaya Masyarakat

25 September 2018
Prof Asep Sebut PJJ Sangat Penting untuk Meningkatkan Budaya Masyarakat
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia yang juga Guru Besar Statistika FMIPA IPB, Prof Asep Saefuddin. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, SCHOLAE.CO -  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan melaunching aturan sekaligus perguruan tinggi (PT) yang siap menerapkan pendidikan jarak jauh (PJJ). Rencananya, launching PJJ tersebut akan digelar pada bulan Oktober mendatang.

Menristekdikti  Mohammad Nasir  mengatakan ada beberapa hal yang direvisi dari aturan PJJ sebelumnya. Salah satunya pada aturan baru, cakupan PJJ akan diperluas bukan hanya untuk mata kuliah, namun juga untuk program studi, fakultas atau bahkan universitas.

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia yang juga Guru Besar Statistika FMIPA IPB, Prof Asep Saefuddin, berpendapat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sangat penting untuk meningkatkan budaya masyarakat. Apalagi saat ini Kemeninfokom akan memperluas jaringan internet ke seluruh Indonesia.

"Sebaiknya akses jaringan harus difasilitasi negara supaya cepat dan murah. Kampus-kampus dan balai-balai latihan diberi fasilitas wifi sehingga orang-orang bisa belajar lewat PJJ. Regulasinya tidak harus banyak, tapi bila mahasiswa PJJ harus bayar, jangan mahal, harus terjangkau,"pinta Prof Asep.

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa PJJ itu, kata Prof Asep maka lakukan saja monitoring evaluasi lewat ujian langsung kepada mahasiswa peserta PJJ.

Dalam kaitan itu dan berkembang cepatnya industri 4.0, khususnya penggunaan teknologi informatika sambung Prof Asep, sesungguhnya dalam penyelenggaraan PJJ tidak perlu ada regulasi yang detail seperti di atas yang terkesan setengah hati dan membebani kemeristek dikti dalam perijinan.

Untuk itu menurut Prof Asep, bagi Perguruan Tinggi-PT (PTN dan PTS) yang prodinya terakreditasi A dan B dan telah memiliki sarana dan prasarana dapat menyelenggarakan PJJ sebagian maupun seluruh mata kuliah. Biarlah PT masing-masing yang menetapkan, dan tidak perlu ada pembatasan propinsi maupun wilayah, termasuk internasional. Sejalan dengan itu penyelenggaraannya bisa mandiri PT yang bersangkutan, kerjasama dengan satu PT lainnya atau lebih.

Selanjutnya tambah Prof Asep, untuk penjaminan mutu dilakukan evaluasi bersama akreditasi prodi tersebut.

"Ini sangat diperlukan agar pemerataan jangkauan pendidikan tinggi, access to higher education dapat dinikmati masyarakat secara luas. Dan perkembangan PJJ secara lebih cepat sesuai dinamika kebutuhan masyarakat,"tegas Prof Asep.

Lanjut Prof Asep ini artinya adanya regulasi tambahan tentang penyelenggaraan PJJ hanya akan menghambat terwujudnya maksud dan tujuan penyelenggaraan PJJ.


Tags :

KOMENTAR