ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Moratorium Guru Honorer Diterapkan Sesuai Regulasi

15 Oktober 2018
Moratorium Guru Honorer Diterapkan Sesuai Regulasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama para guru (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah saat ini sedang menggodok kebijakan perekrutan tenaga ASN berstatus PPPK dan diharapkan segera disahkan setelah proses seleksi calon pegawai negeri sipil selesai dilaksanakan. Hal ini juga untuk menanggulangi persoalan keberadaan guru honorer.

“Gaji guru PPPK juga dari APBN sama dengan guru PNS. Bedanya tidak dapat pensiun saja. Tapi pintar-pintar nabung saja untuk biaya hidup saat pensiun,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) H. Muhadjir Effendy, di Jakarta Senin (15/10/2018).

Hal ini pun telah diamini  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan. Menurutnya,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil  Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tengah mengkaji jalan keluar yang tepat untuk persoalan pegawai honorer.

Sekretaris Kemenpan dan RB Dwi Wahyuni Atmaji  pun membenarkan. Saat ini pemerintah sedang membuat peraturan pemerintah agar tenaga honorer K2 yang terkendali umur dapat berkesempatan menjadi CPNS. Peraturan itu akan mengatur peralihan  tenaga honorer K2 menjadi P3K. "Namun semua tetap akan diatur dan harus mengikuti seleksi. Kami masih menunggu pembahasan di kabinet.  Semoga 1-2 minggu ini bisa kelar," kata Dwi.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harta Wbisana menekankan pentingnya seleksi bagi tenaga honorer K2 untuk menjaga kualitas birokrasi ke depan. Apalagi, ia melihat hasil ujian tenaga honorer K2 pada 2013 sangat rendah sehingga tidak dapat diterima.

Dalam jenjang waktu tersebut, pada pertemuan dengan ratusan kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Sumbawa Barat beberapa waktu lalu, Muhadjir Effendy, mengingatkan para kepala sekolah berstatus negeri untuk tidak lagi merekrut guru honorer, karena melanggar peraturan pemerintah. “Larangan sekolah merekrut guru honorer telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 Jo PP No 43/2007,” kata Mendikbud.

Ia mengatakan salah satu permasalahan yang sedang diselesaikan Kemendikbud adalah persoalan guru honorer di sekolah negeri yang diangkat hanya dengan surat keputusan kepala sekolah. Jumlah guru honorer di sekolah negeri yang harus diselesaikan sebanyak 736.000 dari 2.021.000 orang yang direkrut oleh kepala sekolah negeri di seluruh Indonesia.

Pemerintah, kata Muhadjir, sudah mengangkat para guru honorer menjadi pegawai negeri sipil pada 2007. Kebijakan tersebut diikuti dengan larangan mengangkat guru honorer, namun faktanya masih ada yang merekrut dengan alasan kekurangan guru.

“Memang ada sekolah yang merekrut karena banyak guru yang pensiun dan ada kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Pada 2018, kata Muhadjir, pemerintah akan merekrut sebanyak 112.000 guru pegawai negeri sipil. Para guru honorer bisa mengikuti tes, namun usia maksimal 35 tahun. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Ia mengatakan untuk guru honorer yang usianya di atas 35 tahun akan dijadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun tetap harus mengikuti tes sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. (Editor: Maria L. Martens)


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR