ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Upaya Merger PTS Perlu Pemetaan Agar Efektif

26 Oktober 2018
Upaya Merger PTS Perlu Pemetaan Agar Efektif
PTS di Indonesia perlu memiliki daya saing nasional dan internasional yang memadai (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pandu Baghaskoro mengatakan, langkah merger atau penggabungan perguruan tinggi swasta (PTS) membutuhkan pemetaan yang jelas supaya lebih efektif.

Pandu Baghaskoro di Jakarta, menyatakan bahwa pemetaan yang dimaksud berupa informasi lengkap, di antaranya mengenai badan hukum, wilayah, program studi (termasuk yang menjadi unggulan) dan juga jumlah mahasiswa. "Menggabungan ribuan PTS dengan badan hukum, keunggulan dan wilayah yang berbeda tentu tidak mudah. Pemetaan hendaknya bisa dijadikan acuan supaya target merger PTS bisa terpenuhi," ucapnya, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia menegaskan, merger PTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas PTS yang ada di Indonesia. Misalnya saja, kampus biasanya memiliki program studi yang diunggulkan, sehingga dengan adanya penggabungan, PTS bisa memaksimalkan keunggulan tersebut dan menambah keunggulan di program studi lainnya. "Dengan begini kualitas PTS juga meningkat pelan-pelan," jelas Pandu.

Pandu menjelaskan, meningkatkan kualitas PTS juga dapat dilakukan dengan merumuskan sistem pendaftaran dan seleksi masuk yang berstandar nasional untuk PTS yang ada.

Dengan adanya sistem pendaftaran dan seleksi masuk yang berstandar nasional, diharapkan mutu mahasiswa juga akan meningkat. Selain itu, merger PTS juga baik untuk efisiensi biaya operasional.

Namun selain kelebihan-kelebihan tadi, Pandu mengemukakan bahwa pemerintah harus memastikan wacana merger ini dapat diterima dan dilaksanakan oleh PTS yang ada di Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, harus mampu memberikan skema penggabungan yang bisa mengakomodir kepentingan PTS yang digabungkan. "Permasalahannya apakah ide merger ini bakal diterima dengan baik dari PTS-PTS tersebut? Kalau dilihat dari angka 300 PTS yang sudah mengajukan merger ke Kemenristekdikti, saya rasa animonya cukup baik. Pemerintah masih punya waktu sekitar 1,5 tahun sampai akhir 2019 untuk mengurangi hingga 1.000 PTS, dan saya rasa angka ini masih realistis untuk dicapai," ucapnya. Pandu menambahkan, ada baiknya pemerintah mengakomodir merger ini dengan cara memberikan rekomendasi kepada PTS yang berpotensi untuk digabungkan.

Pengamat dan aktivis Pendidikan Ki Supriyoko, menyebut saat ini banyak yayasan pengelola PTS di Indonesia yang tidak dikelola secara profesional. Apabila yayasannya saja tidak dikelola secara profesional sudah barang tentu PTS-nya pun tidak dikelola secara profesional.

Banyaknya badan penyelenggara PTS di Indonesia juga diikuti oleh banyaknya PTS yang diselenggarakan. Jika dirunut, jumlah PTS secara nasional di Indonesia lebih dari 4000 lembaga. Angka 4000 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah PTS di Tiongkok, padahal penduduk Tiongkok berjumlah sekitar 1,4 miliar jiwa, hampir enam kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia yang angkanya kurang lebih 250 juta jiwa.

Sebenarnya, lanjut Ki Supriyoko, jumlah PTS yang tinggi tidak menjadi persoalan kalau memiliki daya saing nasional dan internasional yang memadai. Amerika Serikat (AS) menjadi contoh negara yang memiliki banyak PTS dengan daya saing internasional yang memadai. Menjadi permasalahan, PTS di Indonesia umumnya tidak memiliki daya saing nasional dan internasional yang memadai. Atas realitas ini maka menggabung atau memerger PTS menjadi alternatif yang pantas menjadi solusi agar daya saingnya menjadi meningkat.

Gagasan merger ini sudah belasan tahun silam digaungkan. Namun, untuk merealisasi gagasan ini bukanlah pekerjaan mudah. Mengapa? Karena setiap PTS pasti memiliki badan penyelenggara atau yayasan. Setiap badan penyelenggara boleh memiliki banyak PTS, tetapi satu PTS tidak boleh diselenggarakan oleh banyak badan penyelenggara. Artinya, kalau ingin memerger PTS maka terlebih dahulu badan penyelenggaranya harus dimerger, kecuali dengan alasan tertentu maka hanya satu badan penyelenggara yang ‘dihidupkan’ sedangkan yang lain ‘dimatikan’. Dan lagi visi misi badan penyelenggara biasanya berbeda.

Meski tidak sesulit merger badan penyelenggara, tapi merger PTS atau merger lembaga pendidikan bukanlah pekerjaan mudah. Memerger dua PTS atau lebih memiliki risiko manajerial yang tidak kecil. Kalau ada beberapa PTS dimerger maka pimpinannya harus satu ‘pasukan’. Kalau pimpinan PTS baru hasil merger diambil dari salah satu dari PTS lama harus melalui kesepakatan yang produktif, biasanya PTS yang lemah memiliki bargaining power yang lemah juga. Alhasil, pimpinan PTS baru diambil dari PTS yang lebih kuat. Apabila kelak manajemennya gagal, misalnya sulit mencari mahasiswa sebagai  sumber finansial bukan tidak mungkin warga kampus akan saling menyalahkan.

Alternatif lain pimpinan PTS baru adalah campuran dari PTS yang saling dimerger; misalnya Rektor dan Wakil Rektor 2 diambil dari PTS 1, sedangkan Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 diambil dari PTS 2, di sisi lain dekan dan Kaprodi dibagi secara berimbang. Hal ini tentu ada baiknya tetapi diperlukan energi tersendiri untuk mengharmonisasikannya.

Alhasil, secara akademis aturan PTS baru tidak berbeda dengan PTS lama sebelum dimerger baik jumlah minimal dosen, kualifikasi dosen, ratio dosen mahasiswa, lama studi, jumlah SKS minimal dan maksimal dan sebagainya. Artinya, kalau PTS yang akan dimerger sudah membawa masalah bukan berarti setelah dimerger masalahnya akan hilang.

Ki Supriyoko yang juga Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta memberikan contoh bentuk nyata keberhasilan merger perguruan tinggi, yaitu Universitas Winaya Mukti (Unwim), Sumedang Jawa Barat. Unwin merupakan merger dari empat PTS, yaitu (1) Akademi Pertanian Tanjungsari (APT, berdiri 1965), (2) Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU, berdiri 1965), (3) Akademi Ilmu Kehutanan (AIK, berdiri 1966), dan (4) Akademi Industri dan Niaga (AIN, berdiri 1967). Untuk menjadi besar seperti sekarang, UNWIM membutuhkan waktu sekitar 25 tahun (seperempat abad) kalau dihitung dari waktu pengintegrasian tahun 1990. (Editor: Maria L. Martens)


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR