ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Sinkronisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Jadi Prioritas di 2019

31 Desember 2018
Sinkronisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Jadi Prioritas di 2019
Kemendikbud hanya mengelola 7,31 persen dari total anggaran (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Masalah sinkoronisasi pemanfatan anggaran pendidikan, jadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Total anggaran pendidikan yang telah ditetapkan RAPBN 2019 sebesar Rp 492,46 triliun. Kemendikbud mengelola sebanyak Rp 35,99 triliun atau 7,31 persen dari total anggaran, sementara sisanya ditransfer ke daerah.

"Oleh karena itu, kita akan lakukan sinkronisasi yang lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran," Ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ia menuturkan, perlunya langkah-langkah strategs untuk mempertajam pemanfaatan dari alokasi anggaran 2019. Pertama, Kemendikbud akan mengawal pemanfaatan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dengan kementerian terkait di setiap daerah.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan porsi anggaran yang diberikan agar mampu memicu percepatan perkembangan pendidikan, di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

"Kita juga berusaha sinkronisasi angaran agar fokus. Dengan adanya sistem zonasi, kita akan tahu unit-unit pendidikan yang perlu dafirmasi, baik melalui anggaran yang ada du DAU, DAK, maupun anggaran yang ada di Kemendikbud dan APBD pendidikan. Saya menyarankan agar dibentuk desk untuk menyinkronisasikan penggunaan anggaran baik yang berupa DAU, DAK, APBD, dan anggaran yang ada di Kemendikbud. Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa fokus dan terpadu sehingga bisa menangani persoalan pendidikan di setiap daerah dengan semaksimal mungkin," terang Muhadjir.

Sistem zonasi pendidikan merupakan strategi jangka panjag untuk menata sistem persekolahan dan menjadi basis untuk membentu pemerintah pusat mendeteksi persoalan yang harus segera ditangani. Mulai dari sebaran guru, fasilitas yang belum merata, hingga kondisi siswa yang juga tidak merata. "Ini tidak bisa dibiarkan dalam konteks pelayanan publik karena tidak boleh ada diskriminasi," tandas Muhadjir.

Dua Isu Krusial

Selain itu, ada dua isu krusial pada 2019 yang akan menjadi perhatian Kemendikbud di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendorong minat masyarakat Indonesia terhadap museum. Dua isu tersebut adalah manajemen pengelola dan kepemilikan masyarakat terhadap museum. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dalam Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2018 dan Program Kerja Tahun 2019 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

“Kita kekurangan sumber daya manusia di daerah untuk mengelola museum. Oleh karena itu akan banyak bimbingan teknis agar pengelola museum dapat bekerja secara profesional,” ujar Hilmar.  Bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia permuseuman sehingga ke depan terwujud kualitas pelayanan dan tampilan museum yang menarik serta menggugah.

Selain itu, kepemilikan publik terhadap museum di daerah masih sangat rendah. “Banyak museum di daerah yang statusnya didiamkan, tidak begitu banyak perhatian, istilahnya dicuekin,” ujarnya lagi. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan sirkulasi koleksi museum nasional yang dijodohkan dengan koleksi museum lokal. Hilmar menyebut ada sebanyak 150 koleksi museum nasional yang akan disandingkan.

“Misalnya koleksi kain. Banyak warga sekitar yang mempunyai kain khas daerahnya. Nah kain tersebut juga akan dipamerkan di museum, sehingga kepemilikan masyarakat terhadap museum akan terus meningkat,” tutur Hilmar.



Editor: Maria L Martens
KOMENTAR