ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | SCHOLAE

Pendidikan yang Meninggalkan Perpustakaan

08 April 2015
Pendidikan yang Meninggalkan Perpustakaan
Perpustakaan UPH (Foto: Dok. Humas UPH)
Pendidikan dan perpustakaan sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integral). Seperti telah dicanangkan oleh UNESCO, bahwa pendidikan untuk semua (education for all), dapat lebih berhasil jika dilengkapi oleh perpustakaan. Oleh karena pendidikan merupakan proses alih dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan sekolah dan perpustakaan sebagai medianya, maka perkembangan bidang pendidikan berkaitan erat dengan keberadaan perpustakaan.

Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka pendidikan juga berkembang, sehingga antara pendidikan dan perpustakaan bagaikan dua sisi mata uang yang sama nilainya dan tak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi dan mengisi (Soetarno, 2003). Fuad Hasan (2001) mengungkapkan, berdasarkan data tentang perpustakaan sekolah dan lembaga pendidikan yang lain beserta perpustakaan umum disebutkan sebagai berikut: (1) Dari 200.000 Sekolah Dasar hanya sekitar 1 (satu) persen yang memiliki perpustakaan standar; (2) Dari sekitar 70.000 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru 34 % yang memiliki perpustakaan standar, (3) Dari sekitar 14.000 Sekolah Menengah Umum hanya sekitar 54 % yang memiliki perpustaakaan standar, (4) Dari sekitar 4.000 Perguruan Tinggi hanya kurang lebih 60% yang mempunyai perpustakaan standar. Sedangkan untuk  perpustakaan umum, desa/kelurahan dan kecamatan tidak lebih dari 0,5 % yang memiliki perpustakaan standar.

Perpustakaan adalah penunjang utama kegiatan pendidikan baik formal maupun informal. Dengan kata lain perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan dua prinsip pendidikan yang dikemukakan Unesco (1994): a). Pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui(learning to know), belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live together) dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). b). Belajar seumur hidup (life long learning).

Fungsi perpustakaan yang paling penting adalah sebagai sarana untuk menumbuh-kembang-kan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi bahan pustaka yang sesuaidengan minat dan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti akan terwujudmasyarakat yang berbudaya membaca. Masyarakat yang berbudaya membaca merupakan salah satu ciri penting dari masyarakat yang sudah maju. Terwujudnya budaya membaca berarti terwujudnya kemudahan untuk mengakses informasi. Kemudahan mengakses informasi merupakan ikon penting untuk mencapai kemajuan.
 
Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional ialah “Ikut Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Jadi para pendahulu kita menginginkan agar kita menjadi bangsa yang cerdas. Dengan kata lain bangsa yang cinta akan ilmu pengetahuan. Di sinilah peran penting dari perpustakaan, karena perpustakaanmelayani kebutuhan masyarakat yang haus dan cinta ilmu pengetahuan.

Mengingat fungsi penting perpustakaan di atas sudah selayaknya jika bangsa ini menempatkan perpustakaan sebagai ikon penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah para pendiri bangsa ini dalam Pembukaan UUD 1945. Selama ini perpustakaan memang dianaktirikan dalam proses pembangunan. Pembangunan fasilitas pendidikan misalnya, sangat jarang memberikan tempat khusus untuk ruang perpustakaan.

Hal ini memang merupakan fenomena yang memprihatinkan. Membangun gedung sekolah tanpa ruang perpustakaan yang berarti membangun pendidikan tanpa pilar yang kuat. Bagaimana bisa terbentuk Cara Belajar Siswa Aktif, jika mereka kesulitan mencari referensi karena tidak adanya perpustakaan yang memadai. Selama ini perpustakaan sekolah hanya menjadi tugas sampingan dari guru (biasanya guru Bahasa Indonesia).

Padahal tugas mengelola perpustakaan bukan masalah yang sederhana, melainkan memerlukan keseriusan dan totalitas pengabdian. Pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini dengan mengangkat petugas khusus pengelola perpustakaan, misalnya pustakawan kontrak. Kalau untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar  pemerintah mengangkat guru kontrak, apa salahnya jika sekarang pemerintah mengangkat pustakawan kontrak.

Karena kebutuhan dunia pendidikan terhadap tenaga pengajar hakekatnya sama pentingnya dengan kebutuhan perpustakaan sekolah terhadap pengelola perpustakaan. Pemerintah memang telah banyak membuat seperangkat peraturan yang mengatur aspek kelembagaan dari perpustakaan, mulai dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, bahkan sampai ke Perpustakaan Desa. Namun kebijakan aspek kelembagaan ini tidak diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Ada jurang yang lebar antara obsesi pemerintah dalam peraturan tersebut dengan realita di lapangan.

Penulis adalah: Pustakawan Utama, Fak. Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tags :

KOMENTAR