ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | SCHOLAE

Program Masa Perkuliahan dan Sistem UKT, Secara Ide Cukup Baik

09 Juni 2015
Program Masa Perkuliahan dan Sistem UKT,  Secara Ide Cukup Baik
Airien Noviyanti, Ketua HMJ-HI UPH 2014-2015, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan. (Foto: Dok. Pri)
Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meninjau ulang aturan mengenai masa perkuliahan atau masa studi serta aturan terkait sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, beberapa waktu yang lalumenjelaskan Presiden Jokowi telah meminta Menristek dan Dikti untuk melakukan evaluasi beberapa peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan dua hal tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemristek dan Dikti dengan mengeluarkan surat edaran.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka pembatasan masa studi terpakai empat sampai lima tahun tidak berlaku dan dikembalikan pada aturan sebelumnya sampai dirumuskan kebijakan baru," kata Mensesneg.

Sementara itu untuk sistem UKT, pemerintah berkomitmen melindungi mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya.

Apa komentar mahasiswa terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut? Berikut komentar Airien Noviyanti, Ketua HMJ-HI UPH 2014-2015, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan.

"Tentunya reaksi setiap pihak dalam menanggapi pernyataan ini sangat beragam, ada yang mendukung, netral, juga ada yang merasa keberatan terhadap penyelenggaraan sistem UKT di PTN dan peraturan masa perkuliahan yang adalah 4-5 tahun. Pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan sistem UKT biasanya berasal dari pihak-pihak PTN yang sebenarnya sudah secara tidak langsung menggunakan sistem "subsidi silang" di universitasnya. Sedangkan yang belum melaksanakan sistem yang mirip dengan UKT tersebut merasa keberatan untuk melaksanakannya dalam masa-masa ini karena mereka belum siap akan perubahan besar dalam anggaran rumah rangga mereka. Tidak hanya itu, mereka mengaku bahwa perubahan yang mendadak membuat mereka kurang bisa mempersiapkan segala sesuatu dan belum bisa melakukan perhitungan UKT untuk mahasiswa tahun ajaran baru yang sudah diterima di perguruan tinggi dan meminta untuk dilakukan pemundaan pelaksanaan UKT.

Untuk reaksi terhadap masa perkuliahan yang adalah 4-5 tahun, pihak yang menentangnya kebanyakan berasal dari kaum mahasiswa. Mereka merasa masa perkuliahan yang sangat singkat akan megurangi kesempatan mahasiswa untuk bisa menikmati masa perkuliahan mereka dan menuntut untuk pengembalian regulasi masa kuliah seperti sebelumnya.

Dampak dari pemberlakuan UKT secara teoritis antara lain: meningkatkan kesempatan mahasiswa tidak mampu untuk menempuh jenjang perkuliahan di PTN, mengurangi kesenjangan antar masyarakat yang mampu dan tidak mampu di PTN, meningkatkan transparansi di PTN Indonesia dan mengurangi kemungkinan oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan pungutan-pungutan yang tidak jelas, kemungkinan adanya pergeseran haluan untuk berkuliah di universitas swasta oleh anak-anak yang orang tuanya masuk kedalam kategori mampu, walaupun tidak akan memberikan angka yang signifikan karena memang untuk berkuliah di PTN memiliki sebuah "pride" yang berbeda dengan universitas swasta walaupun sebenarnya tidak berbeda.

Pemberlakuan masa kuliah yang hanya 4-5 tahun akan menyebabkan banyak sekali mahasiswa yang akan dikeluarkan dari sistem ajaran di universitas karena banyak dari mereka yang memang sudah melewati batas waktu tersebut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kriminaltias yang tinggi jika terus dipaksakan dalam masa sekarang ini. Mungkin hal ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan efisiensi waktu perkuliahan di Indonesia, namun mungkin Indonesia belum siap dalam melaksanakan sistem ini.

Harapan saya tentunya Jokowi akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya tidak akan muluk-muluk meminta hal-hal yang luar biasa kepada pak Jokowi. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar secara geografis, besar secara jumlah penduduk, dan sangat beragam secara kultur dan budayanya, untuk mrngubah sistem yang mendarah daging dalam 5 tahun merupakan hal yang tidak mungkin. Namun sebenarnya bibit-bibit yang diberikan oleh pak Jokowi merupakan bibit-bibit yang baik jika diteruskan dalam masa pemerintahan berikutnya dna akan membawa Indonesia kedalam perkembangan yang baik. "Revolusi Mental" merupakan sebuah contoh yang baik, Jokowi mengerti jelas bahwa memang yang perlu diubah dari dasarnya adalah mental masyarakatnya sebelum mengubah yang lain, karena masyarakat adalah aset negara yang paling berharga.

Menurut saya program ini sudah cukup baik secara ide. Hanya saja dalam prakteknya di Indonesia harus benar-benar diawasi dan diperhatikan kualitasnya. Saya juga menyarankan untuk setiap PTN yang melaksanakan sistem UKT tidak mengurangi kualitas sumber daya pengajar dan fasilitas riset untuk mahasiswa karena pemberlakuan UKT ini, sehingga pemberlakuan sistem ini tidak malah membuat jenjang perkuliahan di Indonesia tidak membuahkan hasil yang baik di ke depannya".



Tags :

KOMENTAR