- Sabtu, 26 September 2026 | 18:30 WIB
Loading

Mendiktisaintek Brian Yuliarto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026) ANTARA/Genta Tenri Mawangi
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah mulai menyiapkan skema program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, program tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Brian menyampaikan, pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan terkait kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Perhitungan itu antara lain mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selama ini dibayarkan mahasiswa.
"Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan untuk menggratiskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tadi sudah kita lakukan beberapa hitungan dan analisa, mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini," kata Brian kepada wartawan seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pemerintah Hitung Sumber Pendanaan
Menurut Brian, pemerintah tidak hanya menghitung penerimaan dari UKT. Komponen Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari mahasiswa jalur mandiri juga menjadi bagian yang dipertimbangkan.
Selain itu, pemerintah melihat kemungkinan sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN, termasuk pendapatan dari program pascasarjana, untuk ikut mendukung skema pembiayaan program kuliah gratis.
Dengan demikian, pemerintah masih menyusun formulasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertahap dan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Brian mengatakan, Kemendiktisaintek sebenarnya telah melakukan kajian mengenai kebutuhan biaya pendidikan tinggi sejak 2024.
Kajian tersebut mencakup perhitungan standar biaya berdasarkan program studi, wilayah, serta kebutuhan mahasiswa dalam satu tahun.
"Hitungan itu yang nantinya menjadi standar acuan untuk pembahasan dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN," ujar Brian.
Dibahas Tim Khusus Lintas Kementerian
Untuk mematangkan program tersebut, pemerintah akan melakukan pembahasan melalui tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan diperlukan untuk menentukan bentuk, skema pembiayaan, serta tahapan penerapan program kuliah gratis di PTN.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya kuliah di perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.
Brian memperkirakan pembahasan awal mengenai skema tersebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
"Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan yang lebih baik," katanya.
Setelah pembahasan selesai, hasilnya akan dilaporkan kembali kepada Presiden melalui Menko PMK untuk menentukan tahapan selanjutnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap kebijakan kuliah gratis di PTN dapat diterapkan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN.