Prabowo Dorong Pendidikan Gratis Sejak TK, BOS dan PIP Diperluas

JAKARTA, SCHOLAE.CO – Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk memperluas akses pendidikan gratis sejak jenjang taman kanak-kanak (TK). Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri menyusun rencana sekaligus kebutuhan anggaran agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertahap.

Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai pendidikan yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan penguatan pendidikan gratis akan didukung melalui pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut Mu'ti, mulai 2026 dukungan BOS diperluas sehingga tidak hanya menyasar sekolah dasar (SD), tetapi juga TK. Sementara PIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP untuk murid dari keluarga tidak mampu,” kata Abdul Mu'ti seusai rapat terbatas di Istana Merdeka.

PIP untuk Murid TK

Perluasan dukungan pendidikan juga diarahkan kepada murid TK melalui Program Indonesia Pintar.

Abdul Mu'ti sebelumnya menjelaskan bahwa PIP untuk murid TK dialokasikan sebesar Rp450.000 per tahun. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sejak usia dini.

Dalam keterangan usai rapat pada Rabu (23/9/2026), Mu'ti kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin layanan pendidikan gratis dimulai sejak jenjang TK.

“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” ujar Mu'ti.

Pemerintah juga masih menghitung secara lebih rinci jumlah penerima dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK

Perluasan pendidikan sejak TK berkaitan erat dengan program Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pendidikan pemerintah.

Konsep tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.

Dengan skema itu, anak usia 5–6 tahun diarahkan memperoleh akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Kemendikdasmen menyebut Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini. Pemerintah juga mendorong ketersediaan layanan TK di berbagai wilayah melalui program Satu Desa Satu TK.

Abdul Mu'ti mengatakan saat ini sekitar 23 persen TK di berbagai wilayah Indonesia merupakan TK negeri.

“Nanti jumlahnya (penerima) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun,” katanya.

Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Pembahasan pendidikan gratis dalam rapat terbatas di Istana Merdeka tidak hanya menyentuh jenjang TK dan sekolah dasar.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri gratis mulai dari SD hingga perguruan tinggi negeri.

Untuk jenjang perguruan tinggi negeri, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta berbagai skema yang memungkinkan kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang melakukan penghitungan anggaran dan membahas tahapan pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut diikuti antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dengan pembahasan tersebut, pemerintah kini menyiapkan skema dan kebutuhan anggaran untuk memperluas akses pendidikan gratis, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi negeri.