ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Mutu di Atas Pengabdian

03 Januari 2019
Mutu di Atas Pengabdian
Najelaa Sihab (Net)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah bersiap-siap melaksanakan cetak biru peningkatan kompetensi guru. Langkah ini ditempuh karena hal yang paling utama adalah kompetensi sebagai landasan penerapan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah penyelenggaraan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Ikatan Guru Idependen (IGI) M Ramli Rahim menyatakan, guru sejatinya harus terus meningkatkan kompetensinya. "Mereka harus mempersiapkan diri untuk ujian CPNS dan PPPK," ujarnya.

Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Najelaa Sihab di Jakarta, mengatakan komitmen untuk memenuhi kekurangan guru di pendidikan dasar hingga menengah harus juga memperhatikan kepentingan anak, tidak hanya pada kesejahteraan guru. Karena itu, sangat penting untuk memastikan seleksi guru PNS dan PPK berfokus pada kualitas kompetensi guru, bukan hanya aspek historis atas status guru sebelumnya.

"Jangan sampai lebih mempertimbangkan aspek politik, penyerapan angaran, dan kepentingan jangka pendek masa kerja guru, lalu melupakan tujuan jangka panjang berkait pendidikan anak di masa depan," ujar Najelaa yang juga pendiri Sekolah Cikal.

Najelaa memaparkan sejumlah permasalahan yang membelit penyediaan guru berkualitas di Indonesia. Permasalahan itu, antara lain, maraknya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang kurang berkualitas, perekrutan guru yang tidak memfokuskan pada kualitas guru, banyak aspek politik praktis dalam perekrutan, rotasi, dan promoso guru, hingga banyaknya tekanan administratif yang membuat guru tidak dapat berfokus pada pengembangan kompetensi diri.

Penyebab Mayoritas Guru Tidak Kompeten

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, kompetensi guru adalah problematika dunia pendidikan yang memang tak mudah dituntaskan.

Pada 2015 data menunjukkan, nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional ada di 56,69. Angka yang rendah ini memotret kualitas guru secara nasional.  "Kompetensi guru kita memang rendah. Lalu bagaimana selanjutnya? Persoalan kompetensi guru ketika diujikan oleh negara hanya bagian hilir dari panjangnya rangkaian permasalah guru nasional," kata Satriwan, Rabu (2/1).

Bagi FSGI, lanjutnya, masalah kualitas tenaga pendidik diawali oleh pemerintah yang belum memiliki rencana grand design guru secara nasional. Siapapun menterinya nanti, grand design guru nasional ini harus dijadikan dasar dan parameter dalam membuat ragam regulasi guru.

Mulai dari rekruitmen calon guru oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), perbaikan pengelolaan kampus LPTK, skema sertifikasi guru yang tak utuh dan terkesan gonta-ganti. Kemudian pengangkatan guru, model pelatihan, distribusi, dan perlindungan tenaga pendidik. "Semuanya itu belum berjalan beriringan dengan konsisten dan komprehensif," ujarnya.  Untuk itu, FSGI mendesak agar ada grand design guru sehingga menjadi pijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kompetensi tenaga pendidik.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR