ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Regulasi Pendidikan Makin Memudahkan Swasta Berkembang

05 Januari 2019
Regulasi Pendidikan Makin Memudahkan Swasta Berkembang
Pelaksanaan Penerapan model pembelajaran jarak jauh (Net)

SEMARANG, SCHOLAE.CO - Kebijakan yan diambil Pemerintah untuk memajukan pendidikan tanah air, makin memberi ruang kepada lembaga pendidikan swasta untuk berkembang. Penerapan model pembelajaran jarak jauh (PJJ), misalnya. Program yang selama ini dimonopoli Universitas Terbuka (UT), kini akses tersebut bisa dikelola perguruan tinggi lain.

"Pendidikan jarak jauh nanti bukan lagi monopoli UT. Tapi juga akan menjadi pasar persaingan sempurna," kata Rektor UT Prof Ojat Darojat dalam paparannya di hari kedua Rakernas 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/1). Sebagai pioneer PJJ, Ojat pun mengaku siap mendukung rencana pemerintah mengembangkan pembelajaran jarak jauh maupun daring (online).

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan akan menerapkan pembelajaran e-learning mulai 2019 agar adaptif menghadapi era disrupsi.

Ojat mengatakan anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan di Indonesia masih banyak. Pada 2018, sebesar 68,5% anak Indonesia tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hanya 31,41% anak yang bisa berkuliah.

Dari riset yang dilakukannya, mereka yang tidak lanjut kuliah beralasan terkendala geografi, ekonomi dan waktu. "Biaya untuk tatap muka belum terjangkau. Maka tepat kalau PJJ jadi solusi termasuk online learning. Ini merupakan program strategis yang harus didukung," sebut Ojat.

Staf Ahli Menristekdikti Paulina Pannen mengingatkan sejauh ini PJJ tetap mengacu pada aturan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018.  "Prodi PJJ hanya untuk yang sudah berakreditadi A atau unggul," serunya.

Regulasi lainnya yang memberikan kemudahan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) juga memangkas izin pendirian program studi (prodi) baru yang lebih kekinian. "Prodi inovatif yang dibutuhkan oleh industri harus dimudahkan. Walaupun, program studi tersebut belum ada dalam nomenklatur kita," ucap Menristek-Dikti Mohamad Nasir.

Selama ini pendirian prodi diatur dalam Keputusan Menristekdikti 257/M/KPT/2017 tentang daftar nama atau nomenklatur program studi yang dapat dibuka pada perguruan tinggi di Indonesia. "Kalau sekarang silakan buka. Yang penting demand-nya ada. Untuk merespons era disrupsi ini," ujar Nasir.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti Ismunandar menjelaskan program studi baru inovatif yang telah dirintis antara lain, Pengolahan Kopi di Universitas Gajah Putih (UGP) Aceh. Prodi Film yang diusung oleh Universitas Multimedia Nusantara (UMN), dan Prodi Teknologi dan Kertas yang didirikan oleh Universitas Riau.

Rektor Universitas Diponegoro Prof Yus Johan Utama mengatakan pihaknya juga membuka prodi baru yang inovatif untuk menghadapi perubahan di era disrupsi sekarang ini. "Kami membuka prodi Ekonomi Digital tahun ini. Sedang diproses di senat," katanya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR