ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

SMK Wajib Bermitra dengan Dunia Industri dan Usaha

20 Desember 2018
SMK Wajib Bermitra dengan Dunia Industri dan Usaha
SMK wajib bermitra dengan industri (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Saya Manusia Indonesia mengamanatkan kepala daerah memetakan industri lokal. Hal ini bertujuan membangun perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan keunikan dunia usaha setempat.

Namun di sisi lain, metode pembelajaran di sekolah menengah kejuruan di Indonesia dinilai belum efisien karena tidak selaras dengan kebutuhan industri. Untuk itu, semua SMK ditargetkan bermitra dengan industri pada 2019.

Menanggapi fakta di lapangan, pemerintah menargetkan semua sekolah menengah kejuruan wajib bermitra dengan perusahaan dari dunia industri dan usaha. Hal itu bertujuan menjamin terwujudnya keselarasan perkembangan program studi di sekolah dengan kebutuhan nyata di industri agar tak ada lagi lulusan vokasi, termasuk SMK, yag menganggur.

"Penjajakan kemitraan dilakukan bertahap. Tahun 2019 diharapkan dari 14.000 SMK, 2.600 bermitra dengan industri. Ada 700 perushaan yang membina SMK atau dalam penjajakan," kata Kepala Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Saryadi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kemendikbud, dari 14.000 SMK, ada 400 SMK berstatus tak layak, baik dari segi jumlah siswa, kegiatan pembelajaran, maupun pemagangan. Pemerintah daerah diimbau segera menggabungkan dua hingga beberapa SMK yang jumlah siswanya sedikit atau merevitalisasi program studi yang ada dan menggantinya dengan jurusan yang relevan.

Ada 5 juta siswa SMK Jurusan teknologi dan rekayasa dengan jumlah siswa terbanyak, yaitu 1,6 juta orang, disusul jurusa bisnis dan manajemen dengan 1,2 juta siswa. Peringkat ketiga jurusan teknologi informasi dan komunikasi dengan 1,1 juta siswa.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusumo Seto menambahkan, paradigma pendidikan SMK harus diubah. "Tidak hanya mengajar keterampilan, tetapi juga mengembangkan karakter, seperti berpikir kritis, berjejaring, berinovasi, dan bekerja keras. Jangan didik siswa SMK jadi seperti robot, tetapi jadi calon inovator," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian Mujiono menilai, metode pembelajaran di SMK belum efisien. Mayoritas SMK mempraktikan 60 persen teori dan 40 persen praktik. Padahal, semestinya SMK harus menekankan praktikum di industri lewat pemagangan.

"Setiap tahun dunia industri membutuhkan 637.000 tenaga kerja baru. Pendidikan vokasi Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan itu karena belum semua SMK memiliki kurikulum selaras dengan industri. Akibatnya, dari SMK-SMK tertentu," ujarnya. Lalu, 30 persen SM memiliki alat praktik ketinggalan dua generasi dari industri. Akibatnya, siswa tak mendapat gambaran fakta lapangan.

Mujiono menambahkan, Kementerian Industri memberi insentif bagi perusahaan yang membuka laboratorium pelatihan kepada siswa SMK berupa  keringanan pajak 200 persen dari nilai investasi perushaan itu. Syaratnya, selain ada sarana fisik, ada program pemagangan dan pelatihan terstruktur dengan sistem evaluasi berkelanjutan bagi siswa dan guru SMK.

Direktur Politeknik Manufaktur Astra Tony Harley Silalahi mengatakan, lembaga vokasi jangan menanti uluran tangan dari industri. Mereka harus proaktif mendekati industri dan mengajak untuk bekerja sama. "Manfaatkan betul tenaga profesional dari industri sebagai guru atau dosen tamu," ucapnya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR