ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Mitigasi Bencana Mulai Tersistem di Sekolah

25 Januari 2019
Mitigasi Bencana Mulai Tersistem di Sekolah
Pengetahuan mitigasi bencana (Istimewa)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BNPB, akan membuat dan memberikan materi pendidikan bencana ke sekolah-sekolah.

"Sosialisasi edukasi masyarakat akan kita tingkatkan. Di Kemensos, Kemendikbud, Basarnas dan kementerian-lembaga lain sudah ada program edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah 'goes to school' ke anak-anak sekolah, mereka diberikan pendidikan saat atau akan terjadi bencana itu harus ngapain," kata Menteri Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, di Jakarta.

Selain kementerian-lembaga, pemerintah daerah juga diminta turut bersama-sama berkomitmen untuk berperan dalam mitigasi bencana melalui tidak memberikan izin pembangunan untuk wilayah rawan bencana. "Wilayah mana yang tidak boleh dibangun rumah dan lain-lain, sedang kita minta ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan data BMKG, Bappenas, Badan Geologi, agar pemda tidak memberikan izin RTRW di wilayah yang rawan bencana," kata Puan.

Pemerintah mengklaim saat ini, terdapat 40.000 Taruna Siaga Bencana  (Tagana) yang tersebar di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar mitigas bencana mulai terseistem di sekolah. Selain itu 'kekuatan' tersebut, ada pula 65.000 relawan dan sahabat Tagana yang terdaftar. Mereka merupakan kekuatan untuk memastikan berjalannya pendidikan mitigasi bencana di masyarakat.

Tagana ini  dikerahkan untuk membantu sekolah-sekolah melaksanakan pendidikan mitigas bencana, terutama di wilayah yang telah dipetakan rawan bencana. Upaya itu dimaksudkan agar pendidikan mitigasi bencana bisa bersinergi dengan pendidikan masyarakat dan bisa membangun jejaring evakuasi menyeluruh.

Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemdikbud di Jakarta, pekan kemarin. "Ini baru pertemuan awal yang merupakan lanjutan dari perintah Presiden Joko Widodo mengenai pendidikan mitigasi bencana yang tersistem di sekolah," kata Muhadjir.

Ia menuturkan, target pada akhir Januari sudah ada langkah konkret. Kementerian Sosial sebagai lembaga utama terkait mitigasi bencana mempunyai Taruna Siaga Bencana (Tagana), sementara Kemendikbud memiliki sekolah-sekolah. Sektor-sektor ini harus berkolaborasi secara berkesinambungan.

Kemendikbud bersama Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak (Unicef) sudah mengeluarkan modul pendidikan kebencanaan pada 2015 yang disebar ke dinas-dinas pendidikan. Kementerian ini juga memiliki Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana yang bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Kemdikbud dan BNPB memetakan bahwa 37.000 sekolah berada di wilayah rawan bencana dengan 2.892 sekolah di atas jalur patahan gempa. Jumlah ini belum termasuk madrasah dan pesantren yang belum dipetakan.

"Selain memberi pengatahuan mengenai mitigasi bencana, juga ada pelatihan keterampilan dan simulasi menghadapi situasi bencana," kata Muhadjir. Pengoptimalan ekstrakurikuler Pramuka dan Palang Merah Remaja merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. 

Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, terdapat 40.000 Tagana yang tersebar di Indonesia. Selain itu, asa 65.000 relawan dan sahabat Tagana yang terdaftar. Mereka merupakan kekuatan untuk memastikan berjalannya pendidikan mitigasi bencana di masyarakat.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR