ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Pemerintah Diminta Perhatikan Jaminan Sosial Tenaga Honorer

07 Maret 2019
Pemerintah Diminta Perhatikan Jaminan Sosial Tenaga Honorer
DPR minta pemerintah perhatikan kesejahteraan tenaga honorer (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai tenaga honorer harus mendapatkan jaminan sosial, sehingga pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja.

Persoalan kesejahteraan bagi para tenaga honorer, masih menjadi perhatian anggota DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai tenaga honorer harus mendapatkan jaminan sosial, sehingga pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. "Negara bertanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga honorer. Kita memiliki 439 ribu tenaga honorer yang belum diangkat, bahkan dimoratorium," kata Riza Patria, di Jakarta seperti dilansir Antara.

Dia menilai selama ini tenaga honorer belum mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dari pemerintah, sehingga butuh perhatian khusus dalam persoalan tersebut. "Kalau pemerintah gencar dengan pembangunan infrastruktur, ada warga negara yang berjasa belasan tahun namun masih tetap menjadi tenaga honorer. Butuh perhatian bagi tenaga honorer," ujarnya lagi.

Dia menekankan bahwa selain BPJS tidak ada lembaga yang memberikan jaminan sosial, apalagi diberikan kepada Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya hanya untuk meraih keuntungan. "Jaminan sosial tidak bisa bersifat 'profit' atau hanya ambil keuntungan, karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah," katanya pula.

Senada dengan Riza, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) Hery Susanto juga menyebutkan, amanah UU BPJS ditegaskan bahwa pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah kewenangan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan PT Taspen dan PT Asabri.

Dia menilai pemerintah sudah harus menyiapkan langkah penggabungan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029, bukan membuat blunder peraturan perundang-undangan yang tidak sinergi dengan amanat UU. "UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS engan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial untuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola JKM, JKK, JHT dan JP," katanya pula.

Secara terpisah, Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra juga mengkritisi perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer khususnya di sektor pendidikan, karena masih banyak hanya mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan.

Sutan yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965, sedangkan saat ini kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133. Menurut dia, selain tenaga K2, pemerintah dianggap kurang memperhatikan tenaga non-K yang sebenarnya mempunyai peran yang cukup penting meskipun untuk non-K hanya berada di posisi operator.

Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Nurul Hamidah meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan carut marut yang tidak kunjung selesai tersebut. Hal tersebut, menurut dia, disebabkan terhambat penyelesaian masalah tenaga K2 semakin memperlambat penyelesaian status non-K. "Kami mengharapkan adanya regulasi untuk non k karena sampai dengan saat ini untuk non-K belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK, termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya," kata Nurul pula.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR