ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Konsep KIP Kuliah Belum Rampung, Pemerintah Masih Prioritaskan Bidikmisi

13 Maret 2019
Konsep KIP Kuliah Belum Rampung, Pemerintah Masih Prioritaskan Bidikmisi
Pemerintah tengah siapkan KIP Kuliah (Net)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pengadaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah alias KIP Kuliah diprioritaskan untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi dalam negeri. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim, di Jakarta. "Kalau pun ada mahasiswa kurang mampu yang akan dikuliahkan di luar negeri menggunakan KIP Kuliah, sifatnya sangat selektif," katanya.

Menurut dia, apabila duit beasiswa untuk berkuliah di luar negeri digelontorkan untuk kuliah di dalam negeri, penerimanya akan lebih banyak. "Misalnya saja kalau kita kasih beasiswa mahasiswa ke Australia itu bisa untuk 50 mahasiswa di dalam negeri," kata Ainun. Di samping itu, ia berpendapat perguruan tinggi di dalam negeri pun sudah banyak yang kualitasnya bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri.

KIP Kuliah belakangan terus didengungkan oleh calon presiden inkumben Joko Widodo. Jokowi mengatakan kartu itu bagian dari programnya kelak saat terpilih kembali.
Kartu KIP Kuliah diklaimnya akan memudahkan anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mengecam pendidikan tinggi. Ia menceritakan pengalamannya menjadi anak orang yang tidak mampu. “Saya merasakan sendiri mau sekolah sulit, mau kuliah sulit.” Kartu itu, kata Jokowi, penting bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah.

Hingga kini, Ainun menyebut konsep detail dari KIP Kuliah masih belum rampung dirumuskan. Namun, ia melihat masih ada ruang atau ada masyarakat yang mampu secara akademik tapi belum masuk kriteria Bidik Misi. "Ini sedang kami identifikasi." Ia menargetkan konsep KIP Kuliah rampung secepatnya, bahkan bisa diterapkan tahun ini. "Tapi anggaran tahun ini kan sudah ada, meski kalau diperlukan nanti kan ada APBN Perubahan," kata dia.

Saat ini, anggaran untuk Bidik Misi adalah sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Ia memastikan anggaran itu akan naik seiring dengan digulirkannya KIP Kuliah. Meski, ia belum mau mengatakan berapa jumlah penerima KIP Kuliah itu.

Sementara itu, pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan KIP untuk tingkat perguruan tinggi tidak diperlukan karena saat ini sudah ada program Bidikmisi untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan pendidikan tinggi.

"Saat ini sudah ada Bidikmisi, yang sama-sama memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu. Lebih baik Bidikmisi diperluas saja agar lebih banyak yang mendapatkan layanan pendidikan tinggi," ujar Indra di Jakarta, Rabu (13/03) dilansir Antara.

Beasiswa Bidikmisi  diprioritaskan untuk anak berprestasi dari keluarga ekonomi menengah bawah. Dia menjelaskan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama ini tidak terbukti menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa. Rata-rata kenaikan APM SD, SMP dan SMA, hanya di bawah satu persen.

Kenaikan APM sejak 2014 hanya 0,77 persen untuk SD, SMP untuk 0,87 persen dan 0,92 persen untuk SMA/SMK. Kenaikan APM malah lebih besar yakni rata-rata di atas satu persen pada 2012 dan 2013. "Ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain Program Indonesia Pintar (PIP), tidak berdampak pada APM siswa," jelas dia.


Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR