ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Dipertanyakan Rencana Menko PMK Mengimpor Guru

11 Mei 2019
Dipertanyakan Rencana Menko PMK Mengimpor Guru

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Rencana Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk mengimpor guru dari negara lain, dipertanyakan manfaat dan kepentingannya oleh Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Satriawan sendiri telah menerima pengaduan dari para penggiat pendidikan soal kemungkinan tersebut. "Sebagai organisasi guru, pada dasarnya khawatir dan memertanyakan urgensi rencana tersebut," kata Satriwan dalam pernyataan resminya, Sabtu (11/05).

Pertama, FSGI mempertanyakan apa argumentasi yang mendasari rencana ini? FSGI meminta Menko PMK memaparkan lebih detil bagaimana status guru luar negeri tersebut; apakah sekadar pelatih guru atau menjadi guru tetap di Indonesia?

Oleh karena itu FSGI meminta Kemenko PMK menguraikan secara transparan dan objektif jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas kepada publik, khususnya kepada para guru agar tidak terjadi kecemasan. FSGI khawatir ini akan berdampak terhadap motivasi guru dalam mengajar di kelas nantinya. Penjelasan lebih detil dari Kemenko PMK juga penting agar informasi yang berkembang tidak simpang siur.

Kedua, jika alasannya adalah nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional yang masih rendah, di sekitar angka 67,00 (dari skala 100) pada 2017, Kemenko PMK (Kemdikbud dan Kemenag) sudah kewajibannya untuk memberdayakan dan melatih guru-guru yang ada di dalam negeri.

Sejatinya saat ini belum ada komplain kekurangan jumlah guru secara nasional. Bahkan menurut data, sudah over supply guru. Sehingga menurut FSGI, dari sekitar 3,2 juta guru di berbagai tingkatan yang mengajar saat ini, sudah seharusnya pemerintah (termasuk Pemda) memberikan pelatihan yang bermutu dan memberikan pemberdayaan bagi guru-guru ini. Bukan dengan berencana mengimpor guru asing.

Ketiga, FSGI menilai jika impor guru ini benar-benar terjadi, kebijakan tersebut merupakan bentuk keputusasaan pemerintah dalam melatih dan memberdayakan guru. Sepertinya pemerintah tidak percaya terhadap guru di tanah air. Faktanya banyak juga yang profesional dan berkualitas. Padahal baru beberapa bulan lalu di 2019 ini, Kemrndikbud mengirim ribuan guru ke luar negeri, untuk belajar dan kuliah singkat. 

Keempat, FSGI memahami bahwa persoalan pendidikan di tanah air masih menumpuk. Namun, solusinya bukan mengimpor guru, tetapi dengan memperbaiki sistem kurikulum belajar mengajar.

Sebelumnya, Puan Maharani menyampaikan gagasan untuk mengundang guru dari luar negeri guna mengajar di Indonesia. Gagasan ini pun sempat dipertanyakan sejumlah organisasi guru. Salah satunya datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).  "Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung," kata Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim.dalam pesan elektroniknya, Jumat (10/5).

Dia menyebutkan jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini ada 429. Terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.

Ini adalah kenaikan yang sangat mengejutkan karena pada 2010 jumlah LPTK hanyalah sekitar 300-an. Artinya ada kenaikan 100 LPTK lebih dalam jangka waktu hanya tiga tahun atau sekitar 30 setiap tahun atau tiga lembaga setiap bulan.  "Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru. Tentu saja statistik ini langsung mematahkan asumsi bahwa minat menjadi guru itu rendah. LPTK-LPTK itu berdiri justru karena besarnya minat anak-anak kita untuk menjadi guru. Yang hilang itu justru minat untuk menjadi sarjana pertanian. Ironis! Mengingat kita adalah negara agraris," paparnya.

Dengan jumlah mahasiswa 1,44 juta, lanjutnya, diperkirakan lulusan sarjana kependidikan adalah sekitar 300 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan akan guru baru hanya sekitar 40 ribu orang per tahun. Artinya akan terjadi kelebihan pasokan yang sangat besar.

Perlu diketahui 100-an LPTK baru yang didirikan tahun 2010-2013 jelas belum memiliki mahasiswa sebanyak kapasitas yang mereka persiapkan dan juga baru akan mulai meluluskan beberapa tahun kedepan.  Jadi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi ledakan bom jumlah lulusan LPTK yang jelas tidak akan mungkin tertampung karena terbatasnya kebutuhan dibandingkan lulusan 429 LPTK penghasil guru ini tentu saja mendapat suntikan anggaran negara yang tidak kecil. Kemendikbud juga punya 14 P4TK termasuk LP2KS dan LP2KPTK2, memiliki 34 LPMP yang merupakan mantan Balai Pelatihan Guru (BPG) tapi malah berpikir untuk melakukan Impor Guru, ini sesuatu yang sungguh mengerikan dan mengherankan.  Dia menambahkan, jika memang semua anggaran itu dianggap tidak berguna, bubarkan saja sekalian biar anggarannya digunakan untuk menggaji guru setara PNS.

"Di tengah hebohnya guru-guru honorer K2 dan nonkategori yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan kita dengan pendapatan yang tidak memanusiakan guru, menteri justru berpikir untuk melakukan impor guru," kritiknya.

Jika pemerintah punya uang banyak, sejahterakanlah para guru honorer K2 dan non kategori ini maka Indonesia akan mendapatkan anak-anak terbaik Indonesia untuk jadi guru. Hasil penelitian terbaru Kemendikbud menunjukkan hanya 11 persen anak-anak sekolah yang punya keinginan jadi guru. Ini tak lain karena gaji guru Indonesia mayoritas sangat rendah dan menyedihkan. Hanya guru-guru bersertifikasi yang sejahtera dan guru PNS yang terbilang cukup.

Di sisi lain, guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal tidak perlu.
"Daripada melakukan Impor guru, lebih baik dosen-dosen LPTK itu diganti semuanya sama dosen luar negeri biar mampu menghasilkan guru-guru terbaik jika asumsinya orang luar negeri lebih baik dari kita. Atau begini saja, jika guru harus impor, bagaimana kalau sekalian saja menteri kita juga impor?," pungkas Ramli.



Editor: Maria L Martens
KOMENTAR