ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Ombudsman Siap Kawal Proses PPDB 2019 Berjalan Tanpa Pungli

06 Juni 2019
Ombudsman Siap Kawal Proses PPDB 2019 Berjalan Tanpa Pungli
Ombudsman kawal proses PPDB (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Sebagai badan pengawasan dan pelayanan publik, Ombudsman  mengawasi proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Komitmen awal ditegaskan perwakilan Ombudsman di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini dianggap sukses menjalani proses PPDB. Hal itu terkuak dalam evaluasi pelaksanannya, tahun lalu.  Sejumlah evaluasi dari pelaksanaan PPDB di Kaltim tahun lalu dijadikan saran kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim hingga kabupaten/kota.

Ada beberapa poin dari evaluasi tahun lalu. Pertama, catatan terkait kesiapan vendor dalam infrastruktur jaringan online. Kedua, transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat. Misalnya kuota rombongan belajar dan daya tampung. Ketiga, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan. Terakhir, soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas diketahui masyarakat.

"Kami sudah melakukan evaluasi bersama dengan Disdik Kaltim. Kemudian memberikan saran kepada disdik kabupaten/kota," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim melalui Asisten Pencegahan Ali Wardhana, kemarin. Koordinasi ini sudah dilakukan sejak pertengahan Mei. Sebelum informasi juknis disebarkan ke masyarakat.

Tahun ini, Ombudsman Kaltim akan fokus ke beberapa hal sesuai dengan temuan tahun sebelumnya. Di antaranya kesiapan sistem jaringan online, aturan main juknis berserta turunan dari peraturan menteri, hingga masalah mekanisme sistem zonasi.

Menurutnya sistem zonasi sekarang sudah lebih baik. Sebelumnya, siswa dari luar daerah atau pindah tugas masuk dalam jalur zonasi. Sekarang yang dari luar cuma bisa masuk dari prestasi atau jalur pindah tugas.

"Berdasarkan penuturan pihak sekolah, aturan tersebut membuat sekolah lebih nyaman dan tidak ribut dengan orangtua," ujarnya. Artinya, lanjut dia, peraturan menteri sekarang sudah lebih mengakomodasi kebutuhan warga. Terutama yang berada di daerah pinggiran atau perbatasan kota. Selain itu, Ombudsman juga memberikan perhatian utama soal integritas penyelenggara. Bagaimana model pengawasan terhadap kepatuhan juknis.

"Misalnya jaringan sudah oke, juknis jelas, jangan sampai ada celah pungli atau jalur titipan," ujarnya. Pihaknya berharap urusan PPDB tidak hanya dibebankan pada Disdik, namun perlu peran stakeholder terkait. Seharusnya DPRD juga mendukung sesuai dengan kewenangannya.

Pihaknya akan kembali melakukan pemantauan setelah lebaran, sebelum pelaksanaan PPDB berlangsul Juli. "Kami akan turun untuk memastikan kesiapan PPDB. Ini sudah sesuai bagian dari aktivitas pengawasan kami," tutupnya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR