ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

UI Luncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance

30 Juni 2019
UI Luncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance
BJ Habibie saat menyampaikan orasi ilmiah (Ist)
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Presiden RI ke-3 Prof. Dr.-Ing. H. B.J. Habibie hadir dalam peresmian HIPPG sekaligus memberikan Orasi Ilmiah berkenaan dengan Demokrasi, Pembangunan, dan Governansi di Indonesia. Inisiasi FIA UI membentuk HIPPG diharapkan dapat mendukung Pemerintahan Indonesia di dalam menguatkan tata kelola pemerintah yang demokratis.
 
Peluncuran HIPPG yang dilakukan di Kampus UI Depok ini dihadiri pula oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, Dekan FIA UI Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. serta Ketua Dewan Pengurus Habibie Center Prof. Dr. Sofian Effendi. Acara ini juga bertepatan dengan ulang tahun tokoh yang akrab disapa BJ Habibie.
 
Rektor UI Prof. Anis menuturkan, “Pembentukan HIPPG merupakan bentuk kontribusi FIA UI terhadap keberlanjutan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Indonesia. Terekam dalam catatan sejarah, Presiden RI ke-3 Bapak BJ Habibie mewujudnyatakan transformasi tatanan politik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai produk peraturan perundangan, seperti, UU. 2/1999 Partai Politik; UU. 3/1999 Pemilu; paket undang-undang desentralisasi pemerintahan tahun 1999, dan UU. 28/1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Berbagai kebijakan strategis nasional tersebut adalah tonggak bagi demokrasi dan governansi serta pembangunan Indonesia selanjutnya.”
 
Latar belakang pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai, diantaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis; rendahnya kualitas kepemimpinan; kebijakan publik yang tidak adaptif; rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan; dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.
 
Untuk itu, FIA UI berinisiasi membentuk sebuah lembaga yang fokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis. HIPPG memiliki peran sentral  untuk (1) memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (2) advokasi kebijakan; (3) sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (4) melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.
 
Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan. Diharapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola stratejik untuk kepentingan pembangunan bangsa.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR