ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Ombudsman Dukung Kebijakan Sistem Zonasi

02 Juli 2019
Ombudsman Dukung Kebijakan Sistem Zonasi
Sistem Zonasi PPDB (Net)

JAKARTA, SCHOLLAE.CO - Meski penerapan zonasi masih menuai persoalan, namun banyak pihak yang menilai positif pemberlakuan sistem ini. Ombudsman bahkan menyebut proses PPDB (penerimaan peserta didik baru) dengan sistem zonasi ini, mengurangi jual-beli kursi, khsuusnya di sekolah-sekolah favorit.

Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang mengungkapkan cukup banyak pemerintah daerah yang melakukan penyimpangan terhadap Permendikbud mengenai PPDB (penerimaan peserta didik baru).

"Hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat mengenai aturan PPDB. Kok tidak sama antara yang disosialisasikan dengan yang ditemui di lapangan," ujarnya di Jakarta.

PPDB jalur zonasi yang diterapkan Pemda juga tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Su'adi, menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbud yang telah menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 pada Desember 2018. Sehingga Pemda memiliki waktu enam bulan untuk persiapan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut," katanya.

Penerapan kebijakan zonasi sebagai bentuk upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan hendaknya dapat ditindaklanjuti Pemda dengan pemerataan fasilitas dan akses.

"Yang penting sekarang ini agar masalah terkait disinformasi dan tidak adanya peta zonasi agar segera diselesaikan. Tanpa harus mengubah sistem zonasinya sendiri," kata Ahmad.
Ombudsman berharap agar koordinasi Kemendikbud dan Kemendagri semakin baik. Sehingga penerapan PPDB berbasis zonasi tidak lagi bermasalah. "Ini 'kan program pemerintah, bukan hanya Kemendikbud. Maka benar adanya Perpres, sehingga semua bisa terlibat," tutur Ahmad.

Secara umum, Ombudsman memandang penerapan kebijakan sistem zonasi selama tiga tahun terakhir telah menurunkan jumlah praktik jual beli kursi/titipan serta pungutan liar di dunia pendidikan. Khususnya di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan atau favorit.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR