ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Penegasan Ketua MPR, Pancasila Wajib Masuk Kurikulum Pendidikan

21 Oktober 2019
Penegasan Ketua MPR, Pancasila Wajib Masuk Kurikulum Pendidikan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO  - Pelajaran Pancasila selama ini dianggap hanya melekat dengan pendidikan kewarganegaraan. Padahal materi ini sangat penting dipelajari generasi muda, sebagai sarana perekat bangsa. Maka pemikiran Pancasila bisa masuk secara eksplisit dalam kurikulum, menjadi wacana yang kian kencang bergulir. Bahkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti)  tengah dilakukan guna mempercepat proses tersebut.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa mata pelajaran Pancasila wajib dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Menurutnya pembelajaran Pancasila secara khusus, harus diajarkan di semua jenjang pendidikan Tanah Air.

"Baik itu di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama," kata dia saat menyampaikan pidato politik di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Minggu (20/10).

Ia mengatakan Pancasila harus menjadi sebuah dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan di setiap jenjang sekolah baik formal maupun non formal.

Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah banyak mengukir sejarah perjuangan Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

Lahirnya Pancasila dengan sejarah panjang tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, oleh sebab itu perlu terus dijaga dan dirawat salah satunya melalui kurikulum pendidikan nasional.

Ia mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, pendidikan tersebut perlu kembali dimasukkan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional.

Dengan adanya pendidikan Pancasila di dalam kurikulum tersebut, maka diharapkan segenap komponen masyarakat semakin memiliki keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Lebih dari pada itu, pemerintah perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pemilihan ideologi Pancasila.

"Pancasila akan menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara," ujar politisi Golkar tersebut.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR