ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

PR Pemerintah Bidang Pendidikan, Perbaiki Kualitas Guru !

21 Oktober 2019
PR Pemerintah Bidang Pendidikan, Perbaiki Kualitas Guru !
Mengupayakan pengajar berkualitas (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Dalam setiap pidatonya, Joko Widodo yang kembali dilantik sebagai Presiden masa bakti 2019 - 2024, selalu menegaskan tentang komitmen Pemerintah membangun SDM Unggul. Dan ranah penting yang harus mendapatkan perhatian adalah bidang Pendidikan.

Selain mutu pengajaran, manajemen pendidikan dan kualitas guru, jadi faktor penentu memperbaiki sektor ini sehingga tujuan kepala negara pun dapat terwujud. Minimnya mutu pendidik mulai jenjang dasar hingga pendidikan tinggi, harus diseruisi pemerintah. Pakar pendidikan Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, memberi catatan tersebut saat menanggapi pidato pelantikan Jokowi, ­kemarin.

“Pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah ke depan di bidang pendidikan ialah masih rendahnya kualitas guru dan tenaga kependidikan hampir di semua jenjang, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi,” katanya.

Selama ini, menurutnya, pemerintah selalu fokus pada sarana-prasarana untuk menunjang pendidikan. Padahal, tanpa adanya tenaga pengajar berkualitas, ketersediaan sarana-prasarana tidak akan memberikan dampak besar.

“Kalau kita punya guru bagus, sarana dan itu bisa lebih bagus lagi efeknya kelak kalau dibagun,” terangnya. Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengajar, sebut Totok, upaya yang bisa dilakukan dapat dimulai dengan merombak metode pe-latihan.

“Pelatihan yang ada saat ini dirombak total mulai dari kelembagaan, kurikulum, konten, metode, media, dan instrukturnya yang sudah ketinggalan zaman,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, pekan lalu. Salah satu ­perbaikan bisa dimulai dari pembenahan lembaga pencetak guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berada di bawah ­Kemenristekdikti.

Ia menegaskan keberadaan 400 LPTK negeri ataupun swasta harus dievaluasi. Pa-salnya, tidak semua LPTK memenuhi standar untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru (PPG).

“LPTK melahirkan guru, sedangkan Kemendikbud pengguna guru. Lulusan LPTK mencapai 300 ribu ­orang per tahun, sedangkan ­kebutuhannya hanya 120 ­orang,” ucapnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemen-dikbud Supriano mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti untuk urusan itu. “Lima tahun ke depan akan ada pemetaan untuk menata kebutuhan guru.”

Setiap tahunnya, ­Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu guru guna mengganti guru pensiun dan menutupi kekurangan guru. Banyak kepala daerah mengangkat honorer sebagai dalih ­menutupi kekurangan itu. “Kita minta kepala daerah setop atau ­moratorium, jangan lagi ­mengangkat guru honorer karena ini masih kita rapikan datanya,” jelas Ono.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR