ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Mendikbud Diminta Buat Kebijakan Revolusioner untuk Guru

05 November 2019
Mendikbud Diminta Buat Kebijakan Revolusioner untuk Guru
Mendikbud Nadiem Makarim bersama pengurus sejumlah asosiasi guru (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Sejatinya, pendidikan memiliki dua perhatian utama. Yakni Guru dan Kurikulum. Dan untuk menciptakan SDM Unggul yang diharapkan Presiden Joko Widodo, guru menjadi aktor utama dalam menciptakan pendidikan bermutu bagi SDM Unggul. Kebijakan revolusioner untuk guru pun, harus segera disusun dan direalisasikan.

"Kunci Sumber Daya Manusia unggul itu terletak pada kualitas guru. Untuk mendapatkan guru berkualitas, harus ada kebijakan revolusioner untuk menetapkan status guru homogen (semua sebagai guru tetap), sehingga mendapatkan punya kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat, kesejahteraan/penghasilan, dan perlindungan,"ungkap  Prof Supardi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) saat menyampaikan masukan kepada Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Senin (4/11).

Menurut Supardi, Mendikbud Nadiem Makarim hendaknya membuat kebijakan yang bisa menempatkan guru sebagai profesi yang menarik dan menjanjikan. Baik aspek kesejahteraan maupun keistimewaan lainnya, dan tidak boleh dicemburui oleh pegawai/profesi lainnya. Tujuannya agar anak-anak bangsa berkualitas super, berminat atau tertarik menjadi guru.

Selain itu, perlu didorong perubahan regulasi, agar pembagian kewenangan pusat daerah didasarkan fungsi layanan SNP (Standar Nasional Pendidikan). Untuk Standar Pembiayaan, Sarpras, dan Standar Pengelolaan, menjadi kewenangam daerah. Pemerintah pusat cukup membuat standar kurikulum inti. "Di masa mendatang hendaknya pemerintah memiliki kebijakan, bahwa semua urusan pendidikan yang selama ini ada di kementerian lain, disatukan dengan Kemendikbud,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Prof Supardi, agar alokasi 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan menjadi efektif, dan pendidikan ada dalam satu sistem.

Pada kesempatan itu, disampaikan pula 12 poin gagasan PGRI yakni sebagai berikut:

1. Tingkatkan terus kesejahteraan guru melalui pencairan dana sertifikasi tepat waktu dan melekat pada gaji sehingga bisa cair tiap bulan.

2. PPG dilaksanakan bagi calon guru atau para sarjana pendidikan yang akan menjadi guru, bagi guru-guru yang sudah mengajar buka kembali program PLPG dan dibiayai pemerintah.

3. Kualitas guru perlu ditingkatkan melalui diklat/workshop yang memuliakan guru dengan konsep diklat/workshop living education, Inspiratif, dan motivatif.

4. Mempermudah administrasi guru, kenaikan pangkat guru, memperpendek birokrasi pendidikan, dan mendorong guru untuk lebih mengembangkan Pembelajaran yang Demokratis, Beragam, Kolaboratif n Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan (PADEBERKINEM) melalui berbagai aplikasi pembelajaran.

5. Pemetaan kualifikasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemetaan kualitas sekolah berbasis kinerja. Tunjangan kepala sekolah dan pengawas harus segera direalisasikan.

6. Penilaian Kurikulum 2013 harus direvisi karena masih bertentangan dengan hakikat kurikulum 2013 dan menyulitkan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran serta masyarakat kesulitan membaca hasil penilaian kurikulum 2013.

7. Terjadi kembali kamar-kamar pengembangan mutu yang sifatnya sektoral (pendidikan dasar tanggungjawab kab/kota, pendidikan menengah tanggung jwab provinsi, dikti tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga harus ada kebijakan yang diskresi untuk mengatasi ini melalui percepatan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Dari mulai tata kelola guru, kurikulum, sarana prasarana, pengembangan karier, dan harlindung.

8. Pemerintah segera mengabulkan 11 tambahan kemaslahatan dan penghasilan bagi guru berdasar UU Guru dan Dosen.

9. Solusi bagi guru honorer dengan memberikan tunjangan minimal UMR atau setara dengan golongan III a.

10. Pemerintah segera menerbitkan Keppres terkait PGRI sebagai organisasi profesi.

11. Pemerintah bersinergi dengan PGRI sebagai Organisasi Profesi dalam peningkatan mutu guru.

12. Pengelolaan dana BOS lebih mementingkan subtansi dari pengelolaan yang memudahkan sekolah, bermakna bagi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan, terutama di SD tidak ada tenaga administrasi yang khusus mengelola keuangan sekolah.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR