ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA

Dukungan Mengalir atas Rencana Kebijakan Penghapusan UN

12 Desember 2019
Dukungan Mengalir atas Rencana Kebijakan Penghapusan UN
Rencana Mendikbud Nadiem Makarim hapus UN (Net)

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Memasuki Semester ke-dua di Tahun Ajaran 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat gebrakan siginifikan di bidang pendidikan. Ia menegaskan tahun 2020 menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional ( UN). Tahun 2021.  Ujian berstandar nasional ini akan diganti Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem menyampaikan kompetensi minimum atau kompetensi dasar ini dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar. Tidak berbasis mata pelajaran Dengan demikian, asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni literasi dan numerasi.

Kebijakan lainnya, Mendikbud juga akan mengubah sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan persoalan. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar tegas Mendikbud Nadiem.

Lewat arah kebijakan pendidikan " Merdeka Belajar", Mendikbud Nadiem memberikan penengasan soal program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) Zonasi.

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar tegas Mendikbud Nadiem.

Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Atas kebijakan perubahan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyambut positif upaya Mendikbud.  Dede berharap penggantian sistem ujian itu segera disosialisasikan. Dukungan yang sama juga disamaikan Komunitas Guru Belajar dan Kampus Guru Cikal. "Kita patut bergembira hari ini. Gerakan Merdeka Belajar secara resmi menjadi arah kebijakan pendidikan nasional. Hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 4 Pokok Kebijakan Pendidikan yang sejalan dengan visi, misi dan prinsip perjuangan komunitas kita," seperti yang diungkapkan Usman Djabbar Mappisona dari Komunitas Guru Belajar dan Bukik Setiawan dari Kampus Guru Cikal.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun memberikan amunisi dukungan terhadap rencana penghapusan UN oleh Nadiem Makarim. Satriwan Salim, Wasekjen FSGI mengatakan pihaknya menyambut positif rencana Nadiem menghapus UN. Namun bagi FSGI evaluasi terhadap pembelajaran harus tetap ada, karena demikian perintah UU Sisdiknas. Ia menilai bahwa sistem UN yang saat ini terbilang kuno. Ia menyarankan, evaluasi pembelajaran sebagai perintah UU Sisdiknas, haruslah tetap ada tetapi polanya bisa di kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kemudian UN jangan lagi disamakan pelaksanaannya antardaerah tiap tahun.

Dikatakannya, masih banyak daerah yang menerapkan PPDB berpatokan pada nilai UN, seperti Provinsi DKI Jakarta. "Kebijakan penghapusan UN dan tetap mempertahankan evaluasi tapi tidak di kelas ujung patut diapresiasi, tetapi akan lebih baik jika sampling," kata dia.

Pakar pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji pun berpendapat hingga saat ini, ujian nasional gagal menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas murid. “Ujian nasional itu seperti timbangan yang rusak karena tidak mengukur kualitas anak,” katanya.

Indra mengatakan, urusan pendidikan semestinya bukan hanya soal angka-angka yang dicapai murid, melainkan juga bagaimana pendidikan itu menghasilkan suatu karya. Dengan demikian, hasil karya guru ataupun murid tersebut semestinya menjadi portofolio buat mereka. “Negara-negara lain juga sudah menghapus standardisasi tes model ujian nasional. Ini era portofolio,” ujarnya.


Editor: Maria L Martens
KOMENTAR