ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Menyoal Sertifikasi dan Pembenahan Manajemen Guru

25 November 2015
Menyoal Sertifikasi dan Pembenahan Manajemen Guru
Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2015 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (24/11). Selain dihadiri belasan ribu guru, dalam acara tersebut hadir pula guru-guru Presiden Jokowi saat duduk di bangku SMP dan SMA. (Foto: Merdeka.com)
Pahlawan tanpa tanda jasa. Demikianlah ungkapan yang disemangatkan pada profesi pendidik, atau guru. Dan hampir satu dasawarsa ini, sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah memberi perhatian lebih kepada para ‘pahlawan’ ini. UU ini mensyaratkan agar para guru mendapat sertifikat mengajar, demi peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas mengajar.

Pada peringatan Hari Guru Nasional yang dibarengi Hari PGRI tanggal 25 November ini, harapan yang sama di gaungkan menjelang berakhirnya program sertifikasi di tahun 2015 ini. Namun menapaki akhir tahun ini, kenyataan miris justru mewarnai dunia pendidikan. Meski guru telah menerima tunjangan profesi dan telah bersertifikat ternyata itu semua tidak banyak mempengaruhi perbaikan kinerja mengajar para pendidik ini. Bahkan ada indikasi bahwa setelah bersertifikat dan menerima tunjangan profesi, motivasi guru kerap menujun. Tak cuma itu, Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sumarna Surapranata menyatakan bahwa guru Indonesia hanya mendapat nilai rendah dalam uji kompetensi sebagai bagian dari proses sertifikasi. Nilai rata-rata yang dicapai dalam Uji Kompetensi Guru adalah 4,5.

Paparan ini terkuak dalam Forum Kebijakan Guru beberapa waktu lalu yang digagas oleh ACDP. Namun sikap optimis tetap diderukan oleh Sumarna dengan menargetkan nilai 8,0 pada 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Kemendikbud.

Forum yang menghadirkan lebih dari 200 orang termasuk para ahli tingkat nasional maupun internasional, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah dan organisasi-organisasi internasional ini, juga menemukan realitas lain bahwa pada umumnya guru Indonesia menggunakan metode ajar “eskposisi” dimana guru bertindak sebagai instruktur atau ahli yang menyimpulkan informasi dengan interaksi yang sangat terbatas kepada murid. Sebaliknya, dibandingkan murid di negara lain, murid-murid di Indonesia lebih sedikit bertinteraksi dengan guru. Bahkan dengan sesama murid. Saat melakukan pengamatan, interaksi yang terjadi tampak dangkal dan tanggapan hanya berupa kalimat pendek, lebih banyak berbicara mengenai konsep atau teori ketimbang aplikasi konsep atau teori tersebut.

Guru lebih sering membahas topik-topik yang tidak terkait dengan situasi kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga Dr. Jim Tognolini, Senior Vice President, Pearson Assesment Centre mengungkapkan bahwa guru perlu memahami apa makna untuk menjadi guru yang efektif dan dimana posisi mereka dalam konteks pengembangan diri. “Mereka membutuhkan umpan-balik secara terus menerus atas kinerja saat ini dan atas tujuan-tujuan pengembangan profesi mereka di masa depan,” tandasnya. Instrumen penilaian yang menggunakan indikator kinerja dan standar kerangka kerja dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan peningkatan kompetensi guru. Ditekankan pula bahwa uji kompetensi semacam itu, juga perlu dilengkapi dengan evaluasi kinerja guru melalui observasi ketika mengajar di kelas.

Kualifikasi akademik guru membuktikan ada dampak positif terhadap pembelajaran murid, namun demikian guru Indonesia masih perlu terus memperbaiki kualifikasi mereka. Satu dari empat guru (27%) tidak bergelar S1, sebagai syarat untuk proses sertifikasi. Sangatlah penting untuk memiliki guru yang berkualitas, dan para ahli mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualifikasi guru, nilai ujian murid pun meningkat. Namun demikian, para pembicara di forum ini juga memaparkan sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualifikasi guru. Misalnya, dampak kualifikasi sangat tergantung pada kualitas program studi di jenjang pendidikan tinggi. Juga, tidak realistis bagi guru yang telah mendekati usia pensiun untuk meraih gelar S1 dan dengan demikian perlu ada opsi lain.

Pembenahan Manajemen Guru
Perbaikan manajemen guru seyogyanya dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas guru Indonesia. Indonesia memiliki hampir tiga juga guru, jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah murid. Rasio guru-murid di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, dan jumlah guru terus bertambah. Hal ini menimbulkan beban berat pada pembiayaan pendidikan. Masalah-masalah uamh mengemuka dalam forum terkait dengan manajemen guru termasuk perlunya memastikan distribusi guru yang lebih efektif dan efisien, menjawab kekurangan guru di sejumlah daerah, mengatur dan mengendalikan standar kualitas program-program pengembangan guru di berbagai institusi pendidikan keguruan. Strategi-strategi yang mungkin dilakukan mencakup pengenalan pengajaran kelas-rangkap jika tepat, dan guru mengajar mata pelajaran-rangkap di jenjang SMP dan SMA/SMK. Terkait dengan manajemen guru, Sumarma mencermati adanya ketimpangan yang secara konsisten terjadi antar daerah, dimana sebagian daerah mempunyai terlalu banyak guru sementara daerah lain sangat kekurangan. Kenyataan ini pun diamani Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa untuk perbaikan distribusi, sungguh sulit untuk memindahkan guru dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

Dampak lainnya berkaitan dengan pembenahan manajemen guru ini adalah soal ketidakkehadiran guru baik di sekolah maupun dalam kelas. Absennya guru masih mejadi masalah nyata di Indonesia, dan hal tersebut terkait dengan lemahnya manajamen guru. Hasil studi berskala besar oleh ACDP tentang ketidakhadiran guru di tahun 2013 dipaparkan oleh Ibu Suharti Sutar, Direktur Populasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas. Studi tersebut menunjukan bahwa sekitar 9,7 % guru tidak hadir di sekolah. Studi yang sama menemukan bahwa walau guru ada di sekolah ternyata sebanyak 13,5 % guru absen dalam kelas. Meski telah tampak ada kemajuan dalam hal ketidakhadiran guru dalam sepuluh tahun terakhir, hal ini tetap masih menjadi masalah nyata. Ketika guru tidak hadir, kepala sekolah kerap meminta guru lain sebagai pengganti untuk mengajar. Tetapi sebanyak 31% kelas dimana gurunya absen ternyata murid tidak melakukan kegiatan belajat apapun.

Banyak kebijakan yang berlaku saat ini berkontribusi pada ketidakhadiran guru dan layak untuk dievaluasi ulang. Ketidakhadiran guru cenderung terjadi jika guru mengajar pada lebih dari satu sekolah. Serigkali, guru mengajar di lebih dari satu sekolah karena peraturan menuntut mereka untuk wajib mengajar minimum 24 jam pelajaran per minggu. Kebijakan ini juga layak untuk ditinjau ulang, karena tampak mengakibatkan dampak turunan yang negatif berupa guru absen di sekolah dan di kelas.

Pesan kunci yang disampaikan oleh banyak pembicara dalam forum ini menjadi bagian penting dalam proses menciptakan reformasi sistem pendidikan yang efektif, yang melibatkan proses berkesinambungan dalam meninjau ulang kebijakan dan peraturan ketika kebijakan dan peraturan itu gagal mencapai tujuannya. ACDP saat ini bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk mengintegrasikan berbagai opsi kebijakan yang muncul dari forum ini dan menggunakan usulan-usulan tersebut untuk melengkapi opsi-opsi kebijaka yang telah dibahas dalam dua buah risalah kebijakan tentang Manajemen Guru dan Pengembangan Guru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan agenda yang komprehensif tentang berbagai opsi kebijakan dalam menjawab masalah kinerja dan hal-hal yang terkait dengan masalah guru di sektor pendidikan.   



Editor: Maria L. Martens
KOMENTAR