Pemerintah Perlu Memperbaiki Kurikulum Pendidikan Agama

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Sejatinya, pendidikan agama yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan, harus menyangkut lima hal ini. Yaitu pembelajaran menjadi untuk menjadi tahu, bagaimana melakukan, bagaimana menjadi, bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain, serta bagaimana mampu melakukan transformasi dalam masyarakat.

Menurut cendekiawan Muslim, Budhy Manawar Rachman, dalam pendidikan beragama di sekolah, konsep-konsep tentang hidup bersama dengan penganut agama dan kepercayaan, etnik, ras, dan golongan lain hampir tidak pernah diajarkan. Pendidikan agama juga kurang mendorong para siswa untuk melakukan perjumpaan-perjumpaan dengan penganut agama dan kepercayaan lain.

Akibatnya, sikap toleransi yang terbangun di kalangan siswa masih sekedar jatuh pada sikap toleransi pasif, sama-sama menyadari adanya perbedaan, tetapi tak pernah saling berjumpa, semua berkegiatan sendiri-sendiri. Kecenderungan ini mesti disadari bersama karena jika terus menerus dibiarkan, sikap toleransi pasif akan berubah menjadi sikap intoleransi pasif yang merupakan potensi munculnya sikap intoleransi aktif.

Menanggapi dengan hal itu, pemerhati pendidikan, Doni Koesoema, meyakini perlunya perbaikan kurikulum pendidikan agama, baik yang selama ini dikelola Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pandangannya, kurikulum keduanya hampir sama. Di dalamnya masih banyak pembelajaran agama yang sifatnya ritual dan dogmatik, seputar hafalan tentang tata cara peribadatan, dogma-dogma, ajaran, dan bacaan-bacaan. Sementara dimensi horizontal bagaimana membangun hubungan antarsesama manusia, bagaimana agama dikaitkan dengan kehadiran orang lain, masing sangat kurang.

Doni menyimpulkan, pendidikan tentang ritus dan dogma agama memang penting dan wajib, tetapi semestinya porsinya tida diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Justru di sekolah siswa mesti diajarkan bagaimana beragama dalam konteks hidup bersama dengan saudara-saudara yang berbeda-beda agama/kepercayaan, etnis, suku, dan golongan. (Laporan: Maria L. Martens)