Anggaran Pendidikan 2026 Naik, Mendikdasmen Tegaskan Tak Dipangkas untuk Program MBG

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami peningkatan dan tidak dipangkas untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, guna merespons kekhawatiran publik soal pembiayaan sektor pendidikan.

Mu’ti menegaskan, kehadiran Program MBG justru membuat alokasi anggaran pendidikan bertambah. Pemerintah, kata dia, akan menambah dana melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Maka, Kemendikdasmen mengajukan anggaran biaya tambahan,” ujar Mu’ti dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti saat menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Surabaya, Jawa Timur. Ia menjelaskan, ABT merupakan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang diajukan untuk kebutuhan mendesak dan strategis.

Saat ini, Program MBG telah menjangkau sekitar 43 juta penerima manfaat, mayoritas merupakan siswa sekolah. Menurut Mu’ti, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga selaras dengan agenda pendidikan nasional.

“Program MBG memberi semangat belajar sekaligus memperkuat karakter siswa. Ini juga sejalan dengan program ketujuh Indonesia Hebat, yaitu membiasakan konsumsi makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mu’ti menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap memiliki ruang fiskal yang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak ada pengurangan anggaran, baik untuk pembangunan sarana maupun peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 Kemendikdasmen mengantongi anggaran Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.176 satuan pendidikan. Hingga kini, sekitar 93 persen pembangunan telah rampung sepenuhnya.

Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran revitalisasi pendidikan lebih dari Rp14 triliun yang tercantum dalam APBN. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan lebih dari 11 ribu satuan pendidikan di berbagai daerah.

Dengan peningkatan anggaran tersebut, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan tetap terjaga, sekaligus memastikan program pemenuhan gizi bagi siswa berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.