Pemerintah Diminta Mengalokasikan Dana Hibah Pendidikan di Tengah Pandemi

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Di tengah upaya Pemerintah mengantisiapsi dampak pademi Covid-19, bidang pendidikan pun mengalami keterpurukan akibat berlarutnya wabah ini. Meskipun program belajar dari rumah tetap diberlakukan, namun lembaga pendidikan pun terus berupaya survive mempertahankan eksistensinnya agar pihak-pihak terkait mampu bertahan di tengan pandemi.

Tak kurang, berbagai pihak pun menggaungkan usulan kepada Pemerintah sebagai solusi masalah di atas. Salah satunya dari lembaga Pemerintah.

Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang merupakan wakil rakyat dari Provinsi Kalimantan Timur, mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat penyesuaian hibah pendidikan terkait dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

"Kami mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk membuat pola rumusan dalam terobosan pemberian hibah pendidikan akibat pandemi ini," ujar Hetifah.

Terobosan yang diinginkannya adalah untuk berbagai langkah afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan, karena hal ini dinilainya sangat berguna untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama bagi lembaga pendidikan swasta.

Sebelumnya, saat Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemendikbud dan Kemendagri pada Selasa (28/4), ia mengaku telah mengusulkan hal tersebut di depan forum.

Rapat yang juga dihadiri sejumlah Dirjen di jajaran Kemendikbud ini membahas tentang peraturan dan kewenangan pemerintah dalam pemberian hibah pendidikan kepada perguruan tinggi serta SMA/SMK.

"Dalam rapat kemarin disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada institusi pendidikan yang ada di wilayahnya, karena hal ini sesuai dengan kewenangan pemda," ucap Hetifah.

Pemerintah provinsi, lanjut ia, dapat memberikan hibah kepada perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), dan akademi komunitas. Sedangkan pemerintah kabupaten dan kota dapat memberikan hibah kepada SMA dan SMK.

Hetifah yang memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa Kemendikbud dan Kemendagri perlu melakukan sosialisasi secara intensif, kemudian melakukan pendampingan terkait mekanisme hibah ini oleh pemerintah daerah.

Ia menyatakan, perlu adanya kejelasan regulasi terkait besaran anggaran dan wewenang pemda, karena di lapangan terdapat perbedaan penafsiran mengenai definisi hibah pendidikan antara Kemendikbud, Kemendagri, PTN, PTS, SMA dan SMK.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golkar ini, perguruan tinggi berdasarkan aturan dalam undang-undang termasuk berada dalam wewenang pemerintah pusat.