Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Biasa: Menakar Akses, Mutu, dan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

PEMERINTAH Indonesia tengah menggulirkan reformasi pendidikan yang ambisius. Dua program baru, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda, diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sementara itu, Sekolah Biasa/Reguler tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional. Namun, di balik gagasan besar ini, muncul pertanyaan kritis: apakah program-program ini mampu memperkecil kesenjangan pendidikan, atau justru memperkuat hierarki sosial?

Sekolah Rakyat: Pendidikan Inklusif untuk Memutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan inklusif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan intensif. Program ini ditargetkan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2025–2026, dan seluruh biaya pendidikan—termasuk seragam, asrama, serta makan—ditanggung pemerintah (Kemensos, 2025).

Peserta didik harus melewati seleksi berbasis ekonomi dan akademik. Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama untuk memastikan lingkungan belajar kondusif, gizi seimbang, dan pembinaan karakter. Infrastruktur yang digunakan memaksimalkan bangunan milik pemerintah yang sudah ada.

Ringkasan Sekolah Rakyat:

Pengelola: Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kemendikdasmen

Tujuan: Memberikan akses pendidikan untuk anak-anak dari kategori ekonomi rentan (Desil 1 dan 2)

Kurikulum: Asrama, berbasis capaian individu

Biaya: Gratis, ditanggung pemerintah

Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat dibangun di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) hingga 2029. Saat ini tercatat 165 sekolah sudah beroperasi atau dalam tahap pembangunan (Komisi X DPR, 2025).

Sekolah Unggulan Garuda: Menyiapkan Talenta Global

Sementara itu, SMA Unggulan Garuda diperkenalkan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2025 untuk revitalisasi sekolah menengah atas dan digitalisasi pembelajaran. Program ini menargetkan siswa berprestasi yang memiliki potensi akademik tinggi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.

Sekolah ini berkonsep boarding school dengan fasilitas berstandar internasional, guru berkualitas, dan fokus pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Pemerintah menargetkan pembangunan 40 Sekolah Unggulan Garuda hingga 2029, dimulai dari empat lokasi: Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Kemendikti Saintek, 2025).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan: “Sekolah Garuda bukan untuk mengubah kurikulum atau guru yang sudah ada. Tujuannya adalah membina siswa berprestasi agar siap melanjutkan pendidikan ke universitas top dunia. Pembinaan ini sama sekali tidak mengubah status sekolah atau kepemilikan sebelumnya” (RRI, 10/09/2025).

Sekolah Garuda menerapkan dua skema pembiayaan: 80% siswa mendapatkan beasiswa penuh, sementara 20% sisanya membayar untuk memastikan akses bagi siswa berprestasi dari keluarga mampu.

Sekolah Biasa: Pilar Pendidikan Nasional

Sekolah Biasa atau reguler tetap menjadi pilar utama pendidikan di Indonesia. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan pemerintah daerah, sekolah reguler kini menggunakan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran menyenangkan, berdiferensiasi, dan berbasis pemahaman.

Berbeda dari Sekolah Rakyat dan Garuda, sekolah reguler umumnya pulang-pergi setiap hari dan terletak di lokasi padat penduduk. Guru berasal dari seleksi CPNS/PPPK yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.

Pro-Kontra: Inklusif atau Elitis?

Kebijakan Sekolah Rakyat dan Garuda memunculkan pro-kontra di masyarakat. Pendukung program menilai Sekolah Rakyat dapat memutus siklus kemiskinan, sedangkan Garuda mempersiapkan talenta global yang siap bersaing di kancah internasional.

Namun, kritik muncul terkait risiko stigmatisasi sosial dan ketimpangan alokasi anggaran. Koalisi Pendidikan untuk Semua (2025) memperingatkan adanya potensi pembentukan “sekolah miskin vs sekolah pintar” yang bisa memperkuat hierarki sosial, bertentangan dengan prinsip pendidikan merata dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti risiko tumpang tindih anggaran: “Satu sekolah Rakyat bisa menghabiskan hingga Rp150 miliar. Anggaran laptop untuk seluruh siswa sekolah rakyat mencapai Rp2,3 triliun. Bandingkan dengan dana BOS reguler sekitar Rp900 ribu per murid per tahun. Pemerintah harus menata ulang prioritas agar anggaran pendidikan bisa maksimal” (Media Indonesia, 12/06/2025).

Sementara itu, profesor pendidikan, Arief Rachman (2024), menekankan bahwa Garuda berpotensi menciptakan elitisme: “Fokus pada siswa berbakat bisa melegitimasi kesenjangan sosial dengan dalih meritokrasi. Bukannya menyamaratakan kualitas, kebijakan ini justru membagi siswa berdasarkan status ekonomi dan kemampuan akademik sejak dini.”

Di sisi lain, Wamen Stella Christie menegaskan bahwa Garuda melengkapi sekolah rakyat: “Sekolah Garuda memberikan akses bagi siswa berprestasi dari semua kalangan, baik keluarga miskin, menengah, maupun mampu membayar. Anak-anak dari sekolah rakyat pun berpeluang melanjutkan ke SMA Garuda jika berprestasi.” (RRI, 01/07/2025).

Tantangan Implementasi

Pemerataan kualitas pendidikan menjadi kunci. Ahli kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Aqil Ersan (2025), mencatat: “Membangun sekolah elit dan sekolah gratis secara paralel bisa memperdalam ketimpangan sosial. Tanpa strategi penguatan sekolah reguler, pendidikan inklusif bisa tergerus oleh segregasi.”

Selain itu, akses guru berkualitas, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya lokal menjadi tantangan nyata, terutama di wilayah 3T.

Habib Syarief Muhammad, Anggota Komisi X DPR, menekankan evaluasi berkala: “Sekolah Rakyat harus tepat sasaran di daerah 3T. Evaluasi rutin penting untuk memastikan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik memadai, agar cita-cita Presiden tercapai” (Komisi X DPR, 12/09/2025).

Menuju Pendidikan Berkualitas dan Merata

Sekolah Rakyat dan Garuda bukan sekadar simbol. Jika dijalankan dengan strategi anggaran jelas, seleksi transparan, dan penguatan sekolah reguler, kedua program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, transparansi, pemerataan, dan pengawasan menjadi kunci agar reformasi pendidikan tidak menimbulkan elitisme atau stigma terhadap sekolah gratis.

Sebagai langkah strategis, pemerintah disarankan:

• Mengoptimalkan anggaran agar Sekolah Rakyat dan Garuda tidak saling menggerus.
• Memastikan seleksi siswa Garuda transparan dan inklusif.
• Memprioritaskan penguatan sekolah reguler sebagai fondasi pendidikan nasional.
• Melibatkan publik dalam komunikasi kebijakan untuk pemahaman dan dukungan yang lebih luas.

Dengan langkah-langkah ini, Sekolah Rakyat dan Garuda dapat menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional, bukan justru menimbulkan kesenjangan baru. (Dirangkum dari berbagai sumber)