Hari Sarjana Nasional: Gelar Penting, tapi Bukan Jaminan Integritas

Oleh: Raihan Muhammad

Direktur Eksekutif Amnesty UNNES, Pegiat Politik dan Hukum

SETIAP 29 September, Indonesia memperingati Hari Sarjana Nasional. Momen ini hadir sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan menempuh pendidikan tinggi dan simbol harapan lahirnya generasi berpengetahuan. Namun, apakah gelar akademik otomatis sejalan dengan integritas dan kepemimpinan?

Sejarah bangsa menunjukkan, banyak pemegang ijazah tinggi tersandung penyalahgunaan wewenang, sementara mereka yang tidak mengenyam bangku kuliah justru memberi teladan lewat etos kerja dan moralitas publik. Refleksi inilah yang seharusnya mengiringi Hari Sarjana: pendidikan tinggi memang penting, tapi bukan satu-satunya ukuran kualitas manusia maupun pejabat publik.

Gelar Akademik Bukan Solusi Instan
Belakangan, publik menyaksikan serangkaian gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan minimal bagi calon polisi, legislator, hingga presiden. Ada dorongan agar batas bawah pendidikan dinaikkan menjadi sarjana strata satu. Argumennya, tugas negara di era modern terlalu kompleks untuk ditangani ulusan SMA.

Namun, pengalaman membuktikan bahwa problem utama justru ada pada lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Putusan MK pada September 2025 menolak gugatan syarat minimal sarjana bagi anggota Polri. Hakim menegaskan profesionalisme tak bisa diukur hanya dari ijazah. Banyak kasus pelanggaran justru dilakukan oleh perwira tinggi lulusan perguruan tinggi.

Contoh lain datang dari DPR periode 2019–2024. Mayoritas anggotanya berlatar belakang sarjana, tetapi produk legislasi mereka berulang kali dibatalkan MK karena cacat formil maupun materiil. Fakta ini menegaskan bahwa gelar bukan faktor penentu tunggal.

Sarjana Tetap Penting

Meski begitu, tak bisa dimungkiri pendidikan tinggi tetap berperan strategis. Sarjana mendapat bekal analitis, metodologis, hingga keterampilan komunikasi yang tidak dimiliki semua orang.

Dalam bidang hukum, penyidik lulusan sarjana hukum lebih siap memahami asas peradilan pidana dan menyiapkan berkas perkara dengan standar pengadilan. Di parlemen, legislator dengan pendidikan formal lebih berpeluang menghasilkan regulasi yang berbasis data dan visi jangka panjang.

Pada jabatan eksekutif, seorang presiden membutuhkan kapasitas membaca dinamika global dan merancang strategi pembangunan. Semua itu sulit dicapai tanpa kedalaman intelektual. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan sarjana, tapi juga membutuhkan lebih dari sekadar gelar.

Realitas Kesenjangan Pendidikan

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah masih adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Data BPS 2023 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 8,77 tahun, setara kelas IX SMP. Bahkan di Papua, angka itu baru 7,15 tahun.

Jika gelar sarjana dijadikan syarat minimal jabatan publik, maka kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik bisa makin terbatas. Padahal, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.