Revolusi Pendidikan: Gratis SD–SMP Swasta, Langkah Konstitusional dan Strategis Bangsa

MK menyatakan pendidikan dasar gratis harus berlaku untuk semua, termasuk sekolah swasta. Ini jadi langkah penting menuju kesetaraan akses pendidikan dan implementasi nilai Pancasila.

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) melalui Hakim Arief Hidayat mengukuhkan bahwa pendidikan dasar (SD–SMP) harus gratis, tak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di lembaga swasta, demi menegakkan prinsip keadilan sosial dan amanat konstitusi.

1. Putusan MK dan Semangat Kekinian

Pada 27 Mei 2025, MK menerbitkan Putusan Nomor 3/PUU‑XXII/2024 yang menyatakan bahwa pasal dalam UU 20/2003 yang hanya melarang pungutan biaya di sekolah negeri bersifat diskriminatif . Arief Hidayat menegaskan keputusan ini bukan sekadar soal “otak-atik anggaran”, tetapi pembelaan terhadap negara hukum, demokrasi, dan kesetaraan .

Dalam pidatonya di seminar PDI‑P (30 Juni 2025), Arief mengingatkan semangat Bung Karno:

“Bangsa yang tidak membangun pendidikan adalah bangsa yang menggali kuburnya sendiri…”

Menurutnya, pendidikan dasar gratis adalah panggilan moral dan strategi nasional.

2. Anggaran: Mandat 20 %, Belum Terealisasi

Negara wajib mengalokasikan minimum 20 % APBN/APBD untuk pendidikan dasar dan menengah . Tahun 2025, APBN menganggarkan Rp 724,2 triliun untuk pendidikan, dengan 47,9 % disalurkan via transfer daerah . Namun, Kemdikbudiristek hanya mengelola sekitar 4,6 % saja dari total, menunjukkan adanya fragmentasi penggunaan dana .

3. Tantangan Pelaksanaan: DPR & Daerah Siap Kawal

Komisi X DPR (MY Esti Wijayati) menyoroti perbedaan karakter sekolah swasta — dari elit hingga 3T — dan mendorong klasifikasi untuk memastikan subsidi tepat sasaran . Ia mengharapkan pemanfaatan dana 20 % lebih strategis dan tegas.

Beberapa daerah sudah mencontohkan model:

Semarang – 132 sekolah swasta (TK-SMP) mengikuti program gratis melalui BOSP APBD sejak 2022 .

DKI Jakarta – akan mulai membiayai sekolah swasta pada anggaran 2025/2026 .

4. Pandangan Akademis: Urusan Konstitusional & Publik

Pengamat dari UNJ, Rakhmat Hidayat, menyambut positif, menekankan bahwa subsidi swasta adalah praktik global dan konstitusional . Namun, ia menyoroti perlunya refocusing 20 % anggaran agar lebih efektif.

Edi Subkhan (UNS) menyebut putusan ini mempertegas pendidikan dasar sebagai barang publik (public good). Ia mengingatkan, implementasi harus diawasi agar subsidi BOS tak tertinggal dan tak mengalami pemborosan.

5. Mekanisme Bertahap & Selektif

Arief Hidayat menegaskan bahwa pelaksanaan harus bertahap, selektif, namun tidak diskriminatif . Ini menyelaraskan dengan prinsip “maksimal dari sumber daya yang ada” dan mengacu pada ICESCR.

6. Korelasi Nilai Pancasila & Bung Karno

Seminar yang digelar oleh DPP PDI‑P menegaskan komitmen ideologis Bung Karno dan nilai Pancasila. My Esti Wijayati menyebut issuing ini sebagai warisan konstitusi yang wajib dilindungi dan didukung .

7. Roadmap: Dari Kebijakan ke Realita

Tahap Rencana Aksi

1. Regulasi & Standar: Harmonisasi UU & regulasi turunan untuk pendanaan sekolah swasta.
2. Klasifikasi sekolah swasta Ikut-target subsidi: segmen miskin & 3T masuk prioritas.
3. Refocusing anggaran Restrukturisasi alokasi 20 % via APBN/APBD dan revisi BOS untuk masuk ke swasta.
4. Fase implementasi Uji coba di daerah proaktif (Semarang, DKI). Evaluasi dampak dan kualitas.
5. Monitoring & Evaluasi Audit bersama DPR, Kemendikbud, Kemkeu, dan lembaga independen.

6. Pendidikan karakter Implementasi nilai Pancasila dan semangat kebangsaan di kurikulum.

Putusan MK ini bukan isapan jempol konstitusional alias hampa—tapi merupakan langkah strategis menuju pemerataan akses pendidikan dasar yang berkualitas dan sesuai nilai bangsa. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada:

Integritas alokasi anggaran dan transparansi penggunaan

Klasifikasi yang adil pada sekolah swasta

Pengawasan aktif dan evaluasi efektivitas

Penggerak di daerah dengan potensi model replikasi

Jika dijalankan secara baik, ini bisa menjadi tonggak revolusi pendidikan, menyejahterakan kohesi sosial dan menciptakan SDM unggul yang bermartabat—sesuai visi konstitusi dan cita-cita proklamator bangsa. (Diolah dari berbagai sumber)