Fakultas Kedokteran: Mutu Pendidikan dan Ancaman Ditutup

Mutu pendidikan dan ancaman ditutup merupakan masalah yang kini sedang dihadapi sejumlah fakultas kedokteran. Hal ini terkait dengan UU Pendidikan Kedokteran yang sedang disusun Komisi X DPR. Pilihannya adalah mau tetap eksis atau ditutup?

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin pertengahan Januari lalu di Jakarta, mengatakan, tahun 2008 hanya ada 52 fakultas kedokteran. Namun, tahun 2010 jumlahnya menjadi 72 fakultas kedokteran. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2009 menyebut, ada 69 fakultas kedokteran. Sebanyak 31 fakultas dikelola universitas negeri dan 38 fakultas dikelola swasta.

Sementara pada tahun yang sama menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menunjukkan hanya 16 fakultas kedokteran terakreditasi A, 18 terakreditasi B, dan 10 terakreditasi C. Sisanya belum terakreditasi.
    
Idealnya menurut Menaldi, fakultas kedokteran memiliki rasio dosen dan mahasiswa 1:10 untuk tahap preklinik dan pada tahap klinik 1:5. Sejak November 2010, Kemdikbud menghentikan sementara pemberian izin pendirian fakultas kedokteran baru.
    
Menurut catatan, sejak November 2010, Kemdikbud menghentikan sementara pemberian izin fakultas kedoteran baru. Pemerintah seperti disampaikan Dirjen Dikti, Djoko Sanstoso, fokus memperbaiki kualitas fakultas kedokteran yang sudah ada. Untuk fakultas kedokteran berakreditasi C atau lebih rendah harus digabung dengan fakultas kedokteran yang lainnya
    
Selain itu, fakultas kedokteran juga harus memiliki rumah sakit pendidikan. Karenanya, sejumlah perguruan tinggi pengelola fakultas kedokteran, harus segera berbenah diri. Sebab, pasal 5 RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) mewajibkan pendidikan Fakultas Kedokteran (FK) harus memiliki rumah sakit pendidikan dulu. Izin FK yang tidak memiliki RSP dicabut.
    
Ketua Program Studi (Prodi) Sub Spesialis Jantung Anak FKUI-RSCM Dr Sukman Tulus Putra SpA (K) dalam diskusi Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) di Jakarta kemarin (7/2) menjelaskan, memang saat ini UU Dikdok masih berupa rancangan.
    
Di tengah ancaman pada sejumlah fakultas kedokteran, Fakultas Kedokteran (FK) UKI tampaknya aman-aman saja. Pasalnya FK tertua ini memang telah memiliki rumah sakit pendidikan bernama RS UKI. Menurut Wakil Dekan III Kemahasiswaan FK UKI, dr Siswo Putranto Santoso, Sp.F, MH.Kes, rumah sakit tersebut sudah terakreditasi dan sudah dinilai layak.  Jumlah dosennya pun memenuhi syarat.
    
Ketua Program Studi (Prodi) Sub Spesialis Jantung Anak FKUI-RSCM Dr Sukman Tulus Putra SpA (K) dalam diskusi Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) di Jakarta belum lama ini menjelaskan, kampus-kampus pengelola FK yang belum memiliki RSP, diberi waktu empat sampai lima tahun dari pengesahan RUU Dikdok untuk membangun RSP.
    
Sukman menerangkan, saat ini di seluruh Indonesia ada 72 FK di kampus negeri maupun swasta. FK di kampus negeri masih banyak yang belum dilengkapi RSP. Akibatnya, mahasiswa mereka kerap dilempar ke daerah lain untuk menjalani pendidikan kedokteran.
    
Dia menyebutkan di antara kampus yang sudah memiliki RSP di antaranya Universitas Indonesia (UI) berkerjasama dengan RSCM, Universitas Airlangga (Unair) dengan RSUD dr Soetomo. Dua kampus ini sejatinya sudah mulai mengembangkan RSP sendiri. UI misalnya saat ini sedang membangun RSP di Depok.
    
RSP lainnya juga dikembangkan di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Hassanudin (Unhas). Selanjutnya juga ada di Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Solo (UNS), Universitas Andalas (Unand).             
    
Secara umum, Sukman mendukung kebijakan pembangunan FK yang wajib dibarengi pendidikan RSP. Sebab, selama ini kontrol terhadap kualitas dokter jebolan FK yang tidak memiliki RSP cukup sulit.

Tidak Merata
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mencatat bahwa di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 70.000 dokter umum. Meski begitu menurut PDUI, dengan data penyebaran dokter umum belum merata.  
Di Papua misalnya seperti disampaikan akil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia fakultas Kedokteran (FK) UGM, Suhardjo beberapa waktu yang lalu, kekurangan 250 dokter umum, belum lagi di daerah perbatasan dan terpencil. Padahal di Jakarta, tempat praktik dokter justru dibatasi. Oleh sebab itu pemerintah kata Suhardjo, diharapkan mampu menempatkan tenaga kesehatan secara merata tanpa membatasi hak mereka untuk memilih daerah tempat kerja.
    
Keberadaan UU tersebut sebagaimana dikatakan Ketua Paniti Kerja Komisi X, Prof Dr dr Soedigdo Adi, diharapkan bisa menjamin keberadaan dokter yang ada di daerah terpencil. Mulai dari kesejahteraannya, keamanan sampai penuntasan belajar dokter lanjutan bisa diwujudkan dengan baik.

Selain itu, juga bisa menjamin keberadaan dokter yang ada di daerah terpencil. Mulai dari kesejahteraannya, keamanan sampai penuntasan belajar dokter lanjutan bisa diwujudkan dengan baik.
    
Sebagaimana dikutip dari Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisai Agus Purwadianto, tenaga dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Rinciannya, sebanyak 65% dari 92.000 dokter berada di Pulau Jawa. Sisanya 16% di Sumatera, 5,5% di Indonesia bagian timur.
    
Penyebaran dokter gigi justru lebih parah. Hampir mayoritas dokter gigi berada di Pulau Jawa. Dari 20.655 orang dokter gigi, sebanyak 14.457 berada di Jawa. Sementara di Indonesia Timur kurang dari 5%.
    
Karena itu, untuk menjamin pemerataan tenaga kedokteran ini, pemerintah mengusulkan adanya asas afirmatif dalam pendidikan kedokteran. Asas ini akan diusulkan dalam Rancangan Pendidikan Kedokteran. Asas afirmatif ini akan diwujudkan dengan cara opsi mendirikan fakultas kedokteran yang baru di daerah ataupun mewajibkan fakultas kodokteran menetapkan kuota mahasiswa dari daerah tertentu. Cuma, besarnya kuota ini belum ditentukan.
    
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah misalnya membuka program beasiswa pada Fakultas Kedokteran bagi 70 lulusan sekolah menengah atas asal Indonesia bagian timur. Program tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kawasan tersebut yang saat ini dinilai masih belum memadai.
    
Kawasan Indonesia timur yang dimaksud meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Menurut Edy, pelayanan kesehatan di pulau-pulau tersebut belum merata dan masih kekurangan tenaga medis. Kondisi ini menjadi keprihatinan semua pihak sehingga mendorong Unsoed membuka program Beasiswa Unggulan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BU-BPKLN), hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional.