Mendikbud Cemaskan Minimnya PTM pada Pembelajarn PAUD-SD

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Di tengah kekhawatirkan masyarakat terkait tingginya kluster baru usai pembelajaran tatap muka di berlakukan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim malah mengaku prihatin adanya sekolah yang belum menjalankan pembelajaran secara luring. Seperti yang diungkapkannya dalam Ratas PPKM, ia  mengaku tak terlalu khawatir dengan informasi kasus COVID-19 di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Nadiem meyakini informasi soal klaster COVID-19 di sekolah tak mengkhawatirkan seperti yang diberitakan.

Namun, Nadiem mengaku lebih khawatir dengan perkembangan sekolah yang menggelar PTM terbatas. Ia menyebut tingkat penyelenggaraan PTM terbatas saat ini masih rendah.

"Kami tidak terlalu khawatir mengenai tren (covid-19) yang kita lihat saat sekolah yang melakukan PTM. Tapi saya lebih lagi khawatir bahwa hanya 40 persen daripada sekolah kita yang bisa melakukan PTM," ujarnya, kemarin. Menurut Nadiem, seharusnya saat ini sudah 60 persen sekolah yang menjalankan PTM terbatas. Namun, situasi yang terjadi tak demikian.

Bagi Nadiem, gambaran rendahnya pelaksanaan PTM terbatas lebih menyeramkan karena sangat menggambarkan potensi learning loss. Menurut dia, jenjang pendidikan yang sangat membutuhkan PTM terbatas ialah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD. "Apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka yang paling memerlukan PTM," terangnya.

Nadiem menyebut, data Bank Dunia dan sejumlah lembaga riset memperlihatkan bahayanya anak-anak usia SD dan PAUD yang tidak melakukan PTM. Menurut Nadiem, usia anak tingkat itu lebih membutuhkan PTM dibandingkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kalau sekolah tidak dibuka dampaknya bisa permanen, ini yang lebih mencemaskan lagi berapa lama anak-anak ini sudah melaksankan PJJ yang efektiftasnya jauh di bawah PTM," tuturnya.

Sebelumnya Nadiem membantah data yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.300 sekolah yang menjadi klaster COVID-19. "Itu data mentah yang banyak error-nya, data itu lebih banyak daripada jumlah murid yang ada di sekolahnya," kata Nadiem.

Dia pun menjelaskan banyak miskonsepsi pada data 2,8 persen sekolah menjadi klaster tersebut. Dia menjelaskan angka 2,8 persen kasus itu merupakan data akumulasi selama pandemi. "Angka 2,8 persen satuan pendidikan meskipun itu sudah kecil, tapi itu adalah data kumulatif, bukan data per satu bulan, jadi itu semua dari seluruh masa covid ini, bukan dari bulan terakhir di mana PTM terjadi," terang dia.

Nadiem mengaku saat ini berpegang pada data yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.