Tangkal Radikalisme Kampus, BIN dan BNPT Dilibatkan Dalam Pemilihan Rektor

JAKARTA, SCHOLAE.CO - Pemerintah masih terus menyoroti adanya gerakan radikalisme di beberapa kampus yang disanyalir memiliki kerawanan dalam hal tersebut. Lembaga pemerintah bahkan ikut terlibat  dalam pemilihan para pimpinan perguruan tinggi, semisal pemilihan Rektor. Hal ini disebut sebagai langkah antisipatif.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pun Kementerian menggaet Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menangkis paham radikalisme.
 
“Saya selalu sampaikan pemilihan rektor pun saya tidak serta merta saya menanya sendiri dan saya minta BNPT dan BIN dilibatkan yang selama ini tidak pernah dilibatkan kalau memang calon rektor terpapar radikalisme nggak bisa kita,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, di Jakarta kemarin.
 
Nasir mewanti-wanti masuknya organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam organisasi kampus. Ia meminta pihak kampus berkoordinasi dengan kementerian bila menemukan penyebaran paham khilafah di lingkungan akademik.
“Sudah ada pergub larangan ormas HTI. Maka jangan sampai kampus ada dalam masalah kegiatan ini,” ujar Nasir.
 
Ia meminta rektor perguruan tinggi mendata ulang sivitas kampus mulai dari pegawai, dosen dan mahasiswa. Tindakan tegas wajib dilakukan bila terbukti ada paham radikal di lingkungan perguruan tinggi. “Mereka harus milih untuk lanjut dan keluar HTI itu saja pilihannya,” tutur dia.
 
Nasir menyebut menanamkan paham antiradikalisme salah satunya dengan menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan ideologi negara. Penanaman empat pilar ideologi negara, seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI harus digencarkan.
 
“Mahasiswa juga harus dilakukan reedukasi supaya menjadi nasionalisme harus terjaga dan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara,” kata dia.